Biaya Membengkak, Anggota Fraksi Gerindra DPR Minta IKN Dievaluasi
Jakarta (SI Online) – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, secara tegas meminta pemerintah untuk mengevaluasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN di Kalimantan Timur.
Bambang Haryo beralasan, pemindahan ibu kota berpotensi membebani rakyat dengan biaya transportasi dan akomodasi yang sangat mahal, serta infrastruktur yang belum memadai.
Kritik Bambang ini menyoroti perbandingan tajam antara Jakarta dan IKN, terutama dari segi aksesibilitas.
Bambang menyoroti keunggulan Jakarta yang selama ini sudah teruji. Dengan populasi harian mencapai 10 juta orang, Jakarta memiliki beragam moda transportasi yang memadai, mulai dari kereta, bus, hingga akses pejalan kaki yang terintegrasi.
“Hal ini membuat pergerakan jutaan orang untuk urusan pemerintahan dan bisnis bisa berlangsung dengan efisien dan biaya terjangkau,” ujar Bambang, Senin (11/08/2025), seperti dilansir ANTARA.
Sebaliknya, Bambang menilai IKN masih jauh dari kata siap. Jika ibu kota pindah, masyarakat dari seluruh Indonesia yang memiliki kepentingan di pusat pemerintahan akan kesulitan dan harus mengeluarkan biaya besar.
Bambang pun menyodorkan angka-angka komparatif. Jika dua juta orang harus mengakses IKN menggunakan pesawat dengan tarif Rp1,5 juta, maka biaya transportasi harian mencapai Rp3 triliun per hari. Jumlah ini belum termasuk biaya penginapan, yang diperkirakan akan membuat masyarakat menghabiskan triliunan rupiah per tahun hanya untuk bepergian.
Selain biaya, Anggota Fraksi Partai Gerindra itu juga menyoroti keterbatasan infrastruktur transportasi di Kalimantan Timur. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (SAMS) di Balikpapan hanya mampu menampung 30 pesawat, sementara Bandara IKN yang baru dibangun hanya bisa menampung 600 penumpang per hari.
“Belum lagi wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, dan NTT yang akan menuju ke IKN, mau ditampung di mana dan menggunakan transportasi apa? Ini yang harus dikaji mendalam,” tegas Bambang.
Bambang menegaskan, masyarakat Indonesia tidak boleh dipersulit dengan rencana dan kebijakan adanya ibu kota baru.
“Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik untuk hal ini agar rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan pembangunan IKN sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan yang bisa menyulitkan dan menyengsarakan rakyat,” kata dia.[]
