BP Haji Hadiri Pertemuan di Jeddah Bahas Layanan Jemaah dan Skema Armuzna Haji 2025
Jakarta (SI Online) – Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf, menghadiri pertemuan dengan perwakilan syarikah Arab Saudi dan perwakilan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi di Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah, Arab Saudi, Jumat (11/04/2025) lalu.
Pertemuan ini membahas berbagai aspek penting dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M, khususnya layanan bagi jemaah haji Indonesia.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang beserta jajaran wakil ketua dan anggota, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief, serta perwakilan dari Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh.
Baca juga: Jelang Musim Haji Arab Saudi Tangguhkan Penerbitan Visa Umrah, Ini Tanggapan BP Haji
Dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025, Indonesia mendapatkan kuota 221.000 jemaah, terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Keberangkatan jemaah haji Indonesia dijadwalkan mulai 2 Mei 2025.
Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), menegaskan, pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya intensif untuk memastikan kesiapan layanan jemaah, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun aspek teknis pelaksanaan, terutama strategi layanan ataupun skema di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
“Armuzna merupakan rangkaian puncak ibadah haji yang menjadi titik krusial dan menuntut kesiapan fisik dan mental maksimal dari para jemaah. Karena itu, kami sangat menaruh perhatian pada detail teknis dan layanan di fase ini,” ujar Gus Irfan.
Ia juga menjelaskan, pembahasan turut mencakup skema murur dan tanazul, yaitu kebijakan khusus untuk memperlancar mobilisasi jemaah dari Arafah ke Mina. Dalam skema murur, jemaah lansia dan disabilitas akan melintasi Muzdalifah tanpa turun dari kendaraan, untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan mereka selama fase puncak ibadah Haji.
Pada musim haji 2025 ini, penyelenggaraan haji masih berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal PHU. Sementara itu, BP Haji menjalankan peran sebagai dukungan dalam rangka transisi menuju penyelenggaraan haji yang sepenuhnya akan dijalankan oleh BP Haji mulai 2026 mendatang.
Rencananya, usai kegiatan di Jeddah, pada 14-16 April 2025, Gus Irfan akan menghadiri Forum Umrah dan Ziarah Internasional ke-3 di Madinah. Forum ini menjadi ajang berkumpulnya ribuan pelaku industri umrah dan ziarah dari berbagai negara.
Dalam forum tersebut, Gus Irfan akan tampil sebagai salah satu pembicara mewakili Indonesia, untuk menyampaikan pandangan strategis terkait penguatan tata kelola penyelenggaraan umrah dan haji. Ia juga akan mengikuti berbagai sesi diskusi dan pameran yang menampilkan inovasi layanan jemaah berbasis teknologi serta kolaborasi global penyelenggaraan Umrah di tanah suci.[]
