BPS: Indeks Demokrasi DKI Jakarta Tertinggi, Jateng Masuk Kategori Buruk

Keenam indikator tersebut masing-masing ancaman kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.

Selain itu, tindakan pejabat pemerintahan yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalani ajaran agamanya. Selain itu, lanjut dia, indikator tentang ancaman kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok. Ada pula, indikator tentang demonstrasi yang bersifat kekerasan.

Ia juga mengungkapkan banyaknya kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan salah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh polisi atau jaksa juga masuk dalam indikator kinerja buruk,” katanya.

sumber: ANTARA