Bungkam Soal Uyghur, Intervensi Menyubur
Sejumlah pengamat mencoba mengukur dan memperkirakan sikap Presiden Joko Widodo terhadap China dalam merespons dugaan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uyghur.
Kedekatan pemerintah dengan China dianggap menjadi salah satu ganjalan sehingga Indonesia tak cukup vokal mengecam Negeri Tirai Bambu atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas Uyghur di Xinjiang (Cnnindonesia.com, 21/12/2018).
Sejumlah pengamat menangkap sinyal bahwa Indonesia kurang lantang merespons persekusi China atas suku minoritas Muslim ini karena Presiden Joko Widodo hingga saat ini masih bungkam terkait persoalan Uyghur.
Peneliti Kebijakan Luar Negeri dan Politik Asia Tenggara dari International Institute for Strategic Studies (ISS), Aaron Connelly, menganggap isu Uyghur ini sensitif bagi publik Indonesia sehingga Jokowi tak bisa cepat bersuara.
Peneliti lembaga Think Thank Singapura itu menganggap Jokowi akan berpikir dua kali sebelum menyinggung China soal ini di depan publik, salah satunya karena kerja sama ekonomi terutama modal Beijing yang cukup besar tertanam di Indonesia (Cnnindonesia.com, 21/12/2018).
Connelly menganggap Jokowi masih ingin menarik lebih banyak inisiatif China untuk bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur Indonesia. Menurut Connelly, hal itu tak mungkin dilakukan jika China merasa tersinggung dengan Indonesia.
Selain isu ekonomi, permasalahan sektarian di Indonesia juga menjadi salah satu batu ganjalan Jokowi tak bisa lantang merespons China dalam kasus Uyghur ini.
