Buruk Laku, Lembaga Survei Harus Dibedah
Istana Merdeka, suatu hari menjelang Pilkada DKI 2017 putaran kedua. Presiden Jokowi sedang bicara dengan seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pada saat itu masuk rombongan pimpinan sebuah media yang biasa menyelenggarakan survei.
“Bagaimana surveinya?” tanya Presiden.
“Masih unggul 1.5 persen Pak.”
“Bisa nggak dinaikkan jadi 2.5 persen?” tukas Presiden.
Percakapan itu ditirukan kembali sang anggota Wantimpres sambil tertawa-tawa.
Yang dimaksudkan surveinya masih unggul dan minta dinaikkan menjadi 2,5 persen adalah pasangan Ahok-Djarot. Saat itu sejumlah lembaga survei sudah memprediksi Ahok-Djarot akan kalah dari pasangan Anies-Sandi.
Namun ada juga beberapa lembaga survei yang menyatakan Ahok-Djarot akan unggul (Charta Politika), atau akan menang karena trendnya naik, sebaliknya trend Anies-Sandi turun (SMRC).
Posisi istana saat itu mendukung sepenuhnya Ahok-Djarot. Beberapa lembaga survei disewa untuk membantu memenangkannya. Selain memetakan opini publik, tugas mereka yang paling penting justru mempengaruhi opini publik.
Presiden Jokowi mengamati terus menerus naik turunnya perolehan suara. Dia sangat berkepentingan Ahok-Djarot menang. Istana menjadi posko pemenangan Ahok-Djarot.
Memanfaatkan jasa survei untuk memantau opini publik sudah sejak lama dilakukan Jokowi. Sewaktu menjadi Walikota Solo dia menyewa lembaga survei. Tugasnya memetakan aspirasi publik. Jokowi bahkan mengaku rela membiayai survei dari koceknya sendiri.
Dari lembaga survei itulah lahir berbagai kebijakan publik yang populis untuk warga Kota Solo. Kartu pendidikan, kartu kesehatan, dan pembenahan pedagang kaki lima.
