Datangi Kesbangpol, Ulama Bogor Minta Pemerintah Tegas terhadap Ahmadiyah dan Komunis
Bogor (SI Online) – Sejumlah ulama dan pimpinan ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Benteng Akidah (ABA) melakukan pertemuan dengan perwakilan pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bogor di Kantor Bakesbangpol, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (4/6/2020).
Pimpinan ABA Ustaz Acep Ayip Raharja mengatakan, kedatangan para ulama dan pimpinan ormas Islam itu dalam rangka membahas sejumlah persoalan yaitu Ahmadiyah dan munculnya indikasi kelompok komunis di tanah air.
“Pertama soal Ahmadiyah, masalah Ahmadiyah ini sebetulnya sudah final, sudah ada fatwa dan aturan pelarangannya, tinggal pelaksanaan eksekusinya seperti apa? Bupati Bogor sudah mengeluarkan surat peringatan pertama (SP1), kita ingin tahu bagaimana tindak lanjut dari kebijakan tersebut, sudah sampai mana?” kata Ustaz Acep dalam pertemuan dengan Kesbangpol.
Sebelumnya, Kabupaten Bogor melalui surat Bupati Bogor Nomor 450/721 tertanggal 27 Januari 2020 dengan tegas melarang kegiatan Jemaat Ahmadiyah di wilayah Bogor.
Kedua, kata Acep, masalah komunis yang akhir-akhir ini kembali marak diperbincangkan. “Saat ini komunis kembali meresahkan, kami sebagai warga yang cinta NKRI merasa risih dan khawatir. Dahulu, jangankan jadi anggota DPR atau anggota TNI/Polri, jadi Ketua Rukun Tetangga (RT) saja tidak boleh jika terindikasi Partai Komunis Indonesia (PKI), tetapi sekarang malah ada anggota DPR yang bangga jadi anak PKI,” ujar Acep.
Karena itulah, kata Acep, pihaknya meminta ketegasan pemerintah sekaligus ingin bersinergi dalam mengantisipasi masalah ini. “Kami ingin bertukar pikiran, kira-kira apa yang harus kami lakukan dalam rangka antisipasi membendung bahaya komunis? kami cinta negeri ini, kerena mencintai tanah air sebagian dari iman,” ujarnya.
Yang ketiga, lebih kepada masalah internal yang menimpa ABA. Belakangan ini, kata Acep, ABA dituduh sebagai kelompok radikal atau garis keras. “Kami membantah itu, gerakan kami dalam rangka amar makruf nahi munkar dan mendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti fatwa kesesatan Ahmadiyah. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen, mari duduk sama-sama untuk cari solusi terbaik bagi bangsa,” tandasnya.
Pertemuan ABA dengan Kesbangpol ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, pertemuan kedua belah pihak dilakukan pada 6 Februari 2020 lalu dengan membicarakan hal yang sama yaitu tentang Ahmadiyah.
red: adhila
