Demokrasi dan Wajah Represi yang Tak Pernah Berubah

Kini ramai di media, kabar memilukan tentang seorang pengemudi ojek online yang tewas digilas mobil rantis Brimob saat terjadi aksi demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta (Liputan6.com, 28/8/2025). Peristiwa tragis ini menambah panjang daftar korban dari benturan antara rakyat dan aparat negara.

Namun ini bukan kasus pertama. Dalam sejarah demokrasi di negeri ini, benturan semacam ini berulang kali terjadi. Setiap kali rakyat turun ke jalan menyuarakan protes, hampir selalu muncul korban luka, bahkan nyawa melayang. Setelah itu pejabat tinggi negara akan tampil di depan kamera, mengucapkan permintaan maaf, lalu kasus ditutup. Siklusnya terus berulang, tanpa solusi nyata.

Pola Represif yang Berulang

Demokrasi di negeri ini selalu mengklaim dirinya menjamin kebebasan rakyat untuk berpendapat. Namun faktanya, ketika rakyat benar-benar menyalurkan aspirasi, yang datang justru gas air mata, pentungan, bahkan rantis yang melindas. Demokrasi menjanjikan ruang partisipasi, tapi yang terjadi adalah represi.

Kapolri boleh saja menyampaikan maaf. Namun, “maaf” yang diucapkan berulang tanpa perbaikan hanyalah sekadar basa-basi. Tidak ada yang menjamin tragedi seperti ini tidak akan terulang. Nyawa rakyat seakan terlalu murah di hadapan stabilitas politik.

Inilah wajah asli demokrasi, rapuh, penuh kontradiksi, dan terus memakan korban. Sistem ini bukan hanya gagal melindungi rakyat, tetapi juga menjadi alat kekuasaan untuk membungkam suara yang berbeda. Selama demokrasi tetap dipertahankan, maka tragedi demi tragedi akan terus berulang, sementara keadilan sejati tak pernah hadir.

Demokrasi: Janji Palsu yang Gagal

Dalam teori, demokrasi dipuji sebagai sistem terbaik, dengan jargon dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Namun praktik di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Rakyat hanya menjadi obyek legitimasi, sementara penguasa memanfaatkan aparat untuk menjaga kursi dan kepentingannya.

Tokoh politik Barat sekaliber John Locke dan Montesquieu pernah menekankan pentingnya kebebasan sipil dalam demokrasi. Tetapi dalam realitas, demokrasi modern di negeri-negeri berkembang lebih banyak melahirkan represi ketimbang perlindungan. Indonesia pun tidak terkecuali.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa demokrasi sering kali hanya berhenti pada tataran wacana indah yang dikumandangkan di ruang akademik atau pidato politik. Begitu masuk ke ranah implementasi, wajah aslinya tersingkap. Demokrasi berubah menjadi alat hegemoni segelintir elite yang menundukkan rakyat dengan hukum, aparat, dan regulasi yang dibuat untuk melanggengkan kekuasaan.

Islam Menawarkan Paradigma Berbeda

Berbeda dengan demokrasi, Islam menempatkan negara sebagai pengurus dan pelindung umat. Rasulullah Saw menegaskan: “Imam itu pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Khalifah Umar bin Khattab bahkan pernah berkata bahwa ia takut jika seekor keledai mati di jalanan Irak karena kelalaian pemerintah. Bayangkan, seekor hewan saja dijadikan ukuran amanah kepemimpinan. Maka bagaimana mungkin dalam Islam ada nyawa manusia yang melayang, lalu hanya ditebus dengan kata maaf?

Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun dikenal sangat berhati-hati menjaga amanah rakyat. Ia pernah menolak penggunaan harta Baitul Mal untuk proyek-proyek mewah, karena harta itu bukan milik pribadi penguasa, melainkan milik umat. Bahkan pada masa pemerintahannya, tidak ada lagi rakyat miskin yang mau menerima zakat, hingga zakat disalurkan ke luar negeri.