#Bebaskan PalestinaINTERNASIONAL

Di Konferensi PBB, Indonesia Serukan Kemerdekaan Palestina

New York (SI Online) – Indonesia menyerukan tindakan nyata dan tegas untuk mengakhiri penjajahan panjang atas Palestina dan mewujudkan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir dalam Konferensi Tingkat Tinggi Internasional di Markas Besar PBB di New York, Selasa (29/7/2025).

Mewakili Pemerintah Indonesia, Wamenlu Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa situasi di Gaza bukan hanya tragedi kemanusiaan, namun juga ujian bagi hati nurani dan komitmen komunitas internasional.

“Kita hadir di sini bukan hanya untuk mengelola krisis, kita hadir untuk membela kemanusiaan, memperjuangkan keadilan, dan menegakkan hak Palestina untuk duduk sejajar di komunitas bangsa-bangsa,” tegas pria yang akrab disapa Tata itu.

Saatnya Menjawab Suara Nurani dan Keberanian

Indonesia lebih lanjut mengingatkan bahwa selama lebih dari 75 tahun, rakyat Palestina telah kehilangan hak-hak mendasarnya, dan kini bahkan menghadapi ancaman terhadap keberadaan mereka sendiri.

“Ketika bantuan makanan menjadi hukuman mati, seberapa parah lagi yang harus terjadi agar masyarakat internasional bertindak? Berapa banyak nyawa lagi yang harus hilang sebelum sistem multilateral menjalankan mandatnya untuk menegakkan perdamaian dan keadilan?” tanya Wamenlu Tata.

Pesan Utama Indonesia: Tiga Langkah Mendesak

Dalam Konferensi ini, Indonesia menegaskan tiga langkah utama:

  1. Pengakuan Bukan Simbolis — Tapi Strategis

Indonesia menyerukan pentingnya semua negara untuk segera mengakui Negara Palestina sebagai kewajiban hukum dan moral. “Mengakui Palestina bukan merupakan hadiah. Ini adalah kewajiban berdasarkan hukum internasional. Mengakui Palestina berarti membela keadilan. Percaya pada Piagam PBB, bukan sekadar mengutipnya,” tegas Wamenlu Tata.

Indonesia juga menekankan bahwa proses perdamaian yang sejati hanya dapat dimulai jika Israel dan Palestina duduk sebagai pihak yang setara, dan itu dimulai dari pengakuan politik.

  1. Kekerasan dan Gencatan Senjata Harus Segera Dihentikan

Menegaskan urgensi kemanusiaan, Indonesia menyerukan gencatan senjata tanpa syarat di Gaza segera dilakukan. “Gencatan senjata bukan strategi negosiasi. Itu adalah keharusan moral,” seru Wamenlu Tata.

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan kesiapan Indonesia untuk mengirim personel guna mendukung misi stabilisasi di Gaza di bawah mandat PBB. “Indonesia tidak hanya berbicara tentang perdamaian. Indonesia siap berkontribusi membangun perdamaian di lapangan,” tegas Wamenlu.

  1. Masa Depan Palestina Harus Dipimpin oleh Palestina Sendiri

Indonesia lebih lanjut menegaskan bahwa rekonstruksi Gaza dan arah masa depan politik Palestina harus sepenuhnya dimiliki dan dipimpin oleh rakyat Palestina. “Tak ada yang bisa membangun negara bagi Palestina, kecuali rakyat Palestina sendiri,” sebut Wamenlu.

Indonesia juga menolak tegas setiap upaya untuk memindahkan penduduk secara paksa, mengubah demografi, atau mengatur kedaulatan Palestina secara sepihak. “Negara Palestina yang kuat dan bersatu, dengan kendali penuh atas wilayah dan institusinya, adalah fondasi perdamaian kawasan yang berkelanjutan,” tegas Wamenlu.

Investasi untuk Masa Depan

Di tengah kehancuran yang terus terjadi, Indonesia tetap berkomitmen mendukung rakyat Palestina, khususnya melalui pendidikan bagi generasi muda. Wamenlu Tata sampaikan: “Indonesia percaya, suatu hari nanti, anak-anak Palestina yang kita bantu hari ini akan menjadi pemimpin negara Palestina yang merdeka, demokratis, dan berdaulat.”

Saatnya Bertindak Tegas

Mengakhiri pernyataannya, Wamenlu menyerukan kepada seluruh negara untuk bergerak melampaui retorika, dan mengambil langkah tegas, nyata, dan tidak dapat diubah menuju solusi dua negara, berdasarkan hukum internasional, perbatasan 1967, dan resolusi-resolusi PBB yang relevan.

“Biarlah ini menjadi momen ketika dunia berhenti mengelola krisis, dan mulai mengakhirinya. Indonesia siap bekerja sama dengan semua negara yang percaya bahwa janji terhadap Palestina harus ditepati, bukan ditunda,” pungkas Wamenlu.

sumber: kemlu.go.id

Artikel Terkait

Back to top button