DK PBB Perpanjang Misi Kemanusiaan di Afghanistan Selama Enam Bulan
New York (SI Online) – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah dengan suara bulat setuju untuk memperbarui Misi Bantuan Badan Dunia di Afghanistan (United Nation Assistance Mission in Afghanistan) selama enam bulan lagi – perpanjangan bersifat sementara mengingat ketidakpastian di negara itu, demikian Aljazeera melaporkan, Jumat (17/9).
Dewan beranggotakan 15 orang itu meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melaporkan pada 31 Januari 2022 tentang rekomendasi strategis dan operasional untuk mandat UNAMA, sehubungan dengan perkembangan politik, keamanan dan sosial baru-baru ini.
Dokumen perpanjangan mandat tersebut, yang disusun oleh Estonia dan Norwegia, menekankan “pentingnya pembentukan pemerintahan yang inklusif dan representatif” dan menyerukan “partisipasi penuh, setara, dan bermakna bagi perempuan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk bagi perempuan, anak-anak, dan minoritas. ”.
Pada bulan Agustus, resolusi dewan yang menyerukan kebebasan bergerak bagi warga Afghanistan yang ingin meninggalkan negara itu setelah pengambilalihan Taliban memenangkan 13 suara, sementara Rusia dan China abstain.
Teks yang disetujui pada hari Jumat mengatakan PBB akan terus memainkan “peran penting” dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan.
James Bays dari Aljazeera, melaporkan dari markas besar PBB di New York, mengatakan bagian dari misi, seperti bantuan kemanusiaan, kemungkinan akan “sangat meningkat”.
“Ada kekhawatiran nyata tentang keadaan ekonomi, sistem perbankan yang tidak berfungsi dengan baik – gagasan bahwa ribuan, mungkin jutaan orang akan memulai eksodus perlahan dan mantap dari Afghanistan,” katanya.
“Itulah mengapa Dewan Keamanan PBB tidak melakukan apa yang biasanya dilakukan – yaitu memperpanjang misi ini seperti yang dilakukan setiap tahun untuk satu tahun lagi. Mereka telah memutuskan bahwa mereka perlu melihat bentuknya dan bagaimana cara kerjanya, dan itulah mengapa mereka menyetujui perpanjangan enam bulan untuk saat ini, ”tambah Bays.
Para diplomat mengatakan Taliban tidak keberatan dengan pembaruan mandat PBB. “Mereka berkewajiban untuk lebih fleksibel,” kata seorang spesialis Afghanistan di PBB.
Dalam beberapa pekan terakhir, beberapa LSM seperti Amnesty International dan Human Rights Watch telah mendesak PBB dan 2.000 stafnya di Afghanistan untuk tetap di tempat untuk melaporkan pelanggaran hak asasi manusia.
“Ada bukti yang menunjukkan bahwa Taliban akan mematuhi hukum hak asasi manusia internasional, terutama hak-hak perempuan dan anak perempuan,” kata Louis Charbonneau, direktur PBB di Human Rights Watch.
Red: Agusdin/Aljazeera
