DPRD: PSBB Jawa Barat Kacau-balau
Bandung (SI Online) – Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dinilai belum efektif untuk menekan laju penyebaran wabah virus corona.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengumumkan hasil kajian mereka tentang kebijakan PSBB.
Ada beberapa indikator yang penyebab kebijakan itu tak efektif dan cenderung kacau-balau, bahakn banyak warga tidak memahami ketentuan-ketentuannya.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Imam Budi Hartono, pemerintah seperti asyik dengan program mengatasi dari dua sudut saja, yaitu kesehatan dan masalah sosial. Akibatnya, masyarakat tidak berfokus pada PSBB dan berpaling ke masalah ekonomi karena sudah tak berpenghasilan.
Pemerintah, katanya, juga belum mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Bantuan sosial (bansos), baik dari pusat maupun dari provinsi, masih terbentur masalah data maupun masalah keuangan.
“Wabah Covid-19 ini memperlihatkan data penduduk yang karut-marut. Persoalan seakan tak habisnya dikelola secara baik. Mulai dari data pemilih dalam pemilu, sampai kini ketidakberesan terjadi,” ujar Imam seperti dilansir Vivanews.com, Selasa 12 Mei 2020.
Imam juga mempertanyakan masih banyaknya warga yang ingin mendapat bantuan, tapi yang dapat malah orang yang sudah meninggal dunia dan bahkan dalam beberapa kasus tak ditemukan alamat penerima bantuan.
“Penantian panjang warga, para RT/RW dan kepala desa atas data warga yang telah disetorkan ke wali kota atau gubernur tak kunjung datang. Ada datang hanya terlalu sedikit 3 KK dalam 1 RW atau RT, sehingga membuat beberapa Kades menolak khawatir rusuh jika dibagikan karena lebih banyak yang tidak dapat padahal kriterianya masuk dalam katagori penerima bansos,” katanya.
