DPRD: PSBB Jawa Barat Kacau-balau
Jika ditelusuri lebih jauh ternyata ada faktor keuangan daerah yang tidak siap. Pandemi Covid-19 akan banyak menurunkan pendapatan daerah. Pada bulan April saja, Jawa Barat hampir Rp9 triliun Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan hilang.
Bahkan, semua yang direncanakan berkemungkinan tak terwujud walau kebijakan memotong anggaran proyek-proyek fisik dialihkan untuk Covid-19. Sebab itu belum bisa menutupi untuk bansos.
Persoalan lainnya yang adalah tidak serentaknya waktu pelaksanaan PSBB di Jawa Barat. Imam mencontohkan, Bogor, Depok, dan Bekasi melaksanakan PSBB pada pertengahan April, sedangkan Bandung Raya akhir April. Sekarang akan dilaksanakan seluruh Jawa Barat. “Masyarakat makin lelah dengan semakin tak jelasnya waktu PSBB.”
Situasi itu terjadi karena faktor kepemimpinan yang tak tegas membuat peraturan yang berujung ketidakberhasilan sebuah program. PSBB tidak serempak padahal mobilitas warga Jawa Barat-DKI Jakarta sangat tinggi.
Mengenai check point, berdasarkan hasil evaluasi pantauan DPR di beberapa titik, menunjukan sejumlah permasalahan, di antaranya, masih banyak warga yang tak menggunakan masker, aturan untuk penumpang sepeda motor dan mobil yang tak sesuai, terutama angkutan umum. Berikutnya, keinginan warga pulang kampung tak bisa dihindari.
“Apalagi sekarang dilonggarkan oleh pemerintah pusat untuk mudik. Makin tak jelas ini aturan dan akan membahayakan penyebaran virus corona,” katanya.
Imam juga mempertanyakan pengawasan wilayah perbatasan Jawa Barat dengan Jakarta yang masih banyak lalu lalang warga menggunakan kendaraan bermotor. Pemerintah Jawa Barat dan DKI Jakarta meminta pemerintah pusat menghentikan sementara operasional kereta commuter line alias KRL tetapi pemerintah pusat mengabaikannya.
red: a.syakira
