Drama BBM yang Tak Pernah Usai
Lebih jauh, Fahmi menyatakan bahwa tidak seharusnya pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini. Sebab, meskipun ada pengeluaran untuk subsidi BBM, tetapi juga ada pemasukan dari naiknya komoditas ekspor. Jadi, komposisi antara pengeluaran dengan pemasukan masih berimbang.
Di samping itu, yang disebut sebagai subsidi energi, sebenarnya adalah “anggaran subsidi energi”. Total beban APBN sebesar Rp504,2 triliun itu tidak untuk subsidi BBM seluruhnya. Namun, juga ada subsidi untuk LPG 3 kg serta listrik. Hingga 31 Juli 2022, realisasi subsidi BBM baru sebesar Rp88,7 triliun, sedangkan untuk LPG 3 kg sebesar Rp62,7 triliun. (detik.com, 1/9/2022)
Akar Persoalan
Persoalan BBM ini akan terus berlanjut, selama akar masalahnya tidak dicabut. Sebagai negara yang kaya akan berbagai sumber daya alam, termasuk energi, tidak semestinya rakyat Indonesia kesulitan untuk mendapatkannya. Sayangnya, eksplorasi migas di Indonesia, lebih banyak dilakukan oleh swasta. Hingga tahun 2020, 67% ladang minyak di Indonesia dikuasai oleh asing, 21% lainnya dikelola secara bersama dengan perusahaan asing. Sedangkan yang dikelola Pertamina hanya mencapai 12%. Miris sekali!
Kilang minyak Pertamina hanya mampu memproduksi 1,1 juta barel per hari. Sedangkan kebutuhan rakyat Indonesia mencapai 1,4 juta barel. Untuk memenuhi kebutuhan minyak, Indonesia mengimpornya dari negara lain. Impor terbesar berasal dari Singapura. Padahal, negara mungil ini hampir tidak memiliki sumber daya alam. Lucunya, minyak yang diolah di Singapura, sebagian besar diimpor dari Indonesia.
Pertamina sebagai perusahaan negara juga dipangkas peranannya. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pertamina hanya bertindak sebagai operator. Pihak yang melakukan regulasi hulu migas adalah BP Migas, sedangkan regulasi hilir dilakukan oleh BPH Migas. Dengan demikian, Pertamina tidak berhak menentukan harga BBM.
Apalagi sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri BUMN No. SK-198/MBU/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang mengubah Pertamina sebagaistrategic holding. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk membeli saham perusahaan plat merah tersebut. Dampaknya, subsidi BBM akan menghilang, karena keuntungan menjadi tujuan utama.
Inilah wajah asli penguasa dalam sistem kapitalis. Mereka bertindak layaknya pengusaha yang hanya mencari keuntungan. Hal itu tidak mengherankan, mengingat kapitalisme menjadikan materi sebagai tujuan. Karena itu, segala hal yang mereka lakukan hanya untuk mendapatkan materi, termasuk saat menjadi penguasa.
Solusi Islam Bagi Permasalahan BBM
Islam sebagai agama yang sempurna telah menyiapkan seperangkat aturan yang mampu menyelesaikan permasalahan BBM ini. Dalam Islam, pengelolaan energi akan dilakukan oleh negara, jika jumlahnya sangat besar. Sebab, hal itu merupakan kepemilikan umum.
