Drama BBM yang Tak Pernah Usai

Saat ini, drama kenaikan harga BBM bersubsidi pun masih berlanjut. Sebelumnya, masyarakat memperkirakan bahwa harga BBM bersubsidi akan naik pada tanggal 1 September 2022. Perkiraan itu didasarkan pada rencana pemerintah untuk menyalurkan BLT pada tanggal yang sama. Masyarakat pun beramai-ramai membeli Pertalite sebelum bahan bakar itu benar-benar naik harganya. Namun, hingga tanggal 1 September, harga BBM ternyata belum naik. Irto Ginting,Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, memastikan bahwa harga BBM jenis Pertalite dan Solar belum mengalami perubahan pada tanggal 1 September 2022. (Tempo.co, 1/9/2022) Kenaikan Harga BBM dan Dampaknya Ada beberapa alasan yang mendasari rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi ini. Menurut Menkeu, Sri Mulyani, subsidi untuk BBM yang diberikan oleh pemerintah belum tepat sasaran. Subsidi itu lebih banyak dinikmati oleh orang-orang kaya. Padahal, dana untuk subsidi itu sangat besar, mencapai Rp502,4 triliun. Tentu, hal ini sangat memberatkan APBN. Karena itulah, opsi mengurangi besaran subsidi itu dipandang sebagai pilihan paling tepat. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan bantuan sosial sebesar Rp24 triliun untuk masyarakat miskin. Bantuan sosial itu sebagai kompensasi bagi masyarakat atas kenaikan harga barang-barang jika harga BBM naik. Bantuan itu berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun untuk 20,65 keluarga. Sisanya diberikan dalam bentuk bantuan subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun, dan bantuan melalui anggaran daerah sebesar Rp2,17 triliun. BLT sebesar Rp150 ribu per bulan, akan diberikan kepada masyarakat selama empat bulan. Jika diasumsikan bahwa satu keluarga terdiri atas empat orang, maka per orang akan mendapatkan Rp37,5 ribu. Nominal itu setara dengan 7,4% dari garis kemiskinan menurut BPS yang dirilis pada bulan Maret, yaitu sebesar Rp505 ribu. Menurut para ekonom, bantuan sosial itu tidak sebanding dengan inflasi yang terjadi. Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE menyatakan bahwa kenaikan harga BBM akan menyebabkan inflasi sebesar 15%. Sedangkan bantuan pemerintah hanya menutupi 7-8%. Di samping itu, bantuan sosial itu hanya diberikan dalam waktu empat bulan. Sedangkan dampak kenaikan harga BBM tentu tidak terjadi hanya dalam waktu empat bulan. Bagaimana nasib mereka setelah bantuan itu berhenti diberikan? Bantuan itu pun belum tentu diterima oleh semua masyarakat miskin. Tidak tertutup kemungkinan, di antara mereka yang menerima bantuan itu ada yang sebenarnya tidak berhak untuk menerimanya. Hal itu dapat terjadi jika tidak dilakukan pembaruan data. (katadata.co.id, 30/8/2022) Sementara itu, Dr. Fahmy Radhi, MBA., pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa kenaikan harga BBM ini akan menaikkan inflasi saat ini menjadi 7,17%. Inflasi ini tidak hanya berdampak pada mereka yang memiliki memiliki kendaraan bermotor. Sebab, harga barang-barang kebutuhan pokok akan naik, seiring dengan naiknya harga BBM. Karena itu, mereka yang tidak memiliki kendaraan bermotor pun akan menerima dampaknya. Lebih jauh, Fahmi menyatakan bahwa tidak seharusnya pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini. Sebab, meskipun ada pengeluaran untuk subsidi BBM, tetapi juga ada pemasukan dari naiknya komoditas ekspor. Jadi, komposisi antara pengeluaran dengan pemasukan masih berimbang. Di samping itu, yang disebut sebagai subsidi energi, sebenarnya adalah "anggaran subsidi energi". Total beban APBN sebesar Rp504,2 triliun itu tidak untuk subsidi BBM seluruhnya. Namun, juga ada subsidi untuk LPG 3 kg serta listrik. Hingga 31 Juli 2022, realisasi subsidi BBM baru sebesar Rp88,7 triliun, sedangkan untuk LPG 3 kg sebesar Rp62,7 triliun. (detik.com, 1/9/2022) Akar Persoalan Persoalan BBM ini akan terus berlanjut, selama akar masalahnya tidak dicabut. Sebagai negara yang kaya akan berbagai sumber daya alam, termasuk energi, tidak semestinya rakyat Indonesia kesulitan untuk mendapatkannya. Sayangnya, eksplorasi migas di Indonesia, lebih banyak dilakukan oleh swasta. Hingga tahun 2020, 67% ladang minyak di Indonesia dikuasai oleh asing, 21% lainnya dikelola secara bersama dengan perusahaan asing. Sedangkan yang dikelola Pertamina hanya mencapai 12%. Miris sekali! Kilang minyak Pertamina hanya mampu memproduksi 1,1 juta barel per hari. Sedangkan kebutuhan rakyat Indonesia mencapai 1,4 juta barel. Untuk memenuhi kebutuhan minyak, Indonesia mengimpornya dari negara lain. Impor terbesar berasal dari Singapura. Padahal, negara mungil ini hampir tidak memiliki sumber daya alam. Lucunya, minyak yang diolah di Singapura, sebagian besar diimpor dari Indonesia. Pertamina sebagai perusahaan negara juga dipangkas peranannya. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pertamina hanya bertindak sebagai operator. Pihak yang melakukan regulasi hulu migas adalah BP Migas, sedangkan regulasi hilir dilakukan oleh BPH Migas. Dengan demikian, Pertamina tidak berhak menentukan harga BBM. Apalagi sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri BUMN No. SK-198/MBU/06/2020 tanggal 12 Juni 2020 yang mengubah Pertamina sebagaistrategic holding. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk membeli saham perusahaan plat merah tersebut. Dampaknya, subsidi BBM akan menghilang, karena keuntungan menjadi tujuan utama. Inilah wajah asli penguasa dalam sistem kapitalis. Mereka bertindak layaknya pengusaha yang hanya mencari keuntungan. Hal itu tidak mengherankan, mengingat kapitalisme menjadikan materi sebagai tujuan. Karena itu, segala hal yang mereka lakukan hanya untuk mendapatkan materi, termasuk saat menjadi penguasa. Solusi Islam Bagi Permasalahan BBM Islam sebagai agama yang sempurna telah menyiapkan seperangkat aturan yang mampu menyelesaikan permasalahan BBM ini. Dalam Islam, pengelolaan energi akan dilakukan oleh negara, jika jumlahnya sangat besar. Sebab, hal itu merupakan kepemilikan umum. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa Rasulullah Saw memberikan tambang garam kepada Abyadh bin Hambal. Namun, setelah Rasulullah saw. diberitahu bahwa tambang tersebut sangat besar, Beliau pun menariknya kembali. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah Saw bersabda, "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal, yaitu padang rumput, air, dan api." Energi termasuk bagian dari api. Karenanya, tidak ada yang boleh memonopoli atau menguasainya. Sebab, penguasaan individu terhadap energi akan menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya. Karena itu, energi yang ada di Indonesia seharusnya dikelola oleh negara. Hasilnya tentu sangat besar dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Dengan demikian, akan tercipta kemandirian energi. Hal ini hanya akan dilakukan oleh para penguasa yang amanah. Penguasa yang memahami kewajiban sebagai pelayan umat. Penguasa yang takut kepada Sang Pencipta, bukan kepada pengusaha. Wallaahu a'lam bisshawaab. Mariyatul Qibtiyah, Pegiat literasi

SHARE:

Artikel Terkait

Luruskan Tambang Bengkok Melalui Sidang Tanwir

PT Muhammadiyah Mining, Selamat Datang di Ruang Gelap Pertambangan

Mengelola Tambang, Tak Ada Hak Syar’i bagi Partikelir

Muhammadiyah, Hindari Fitnah Tambag!