‘Evidence Maret Amin’: Waktu Kritikal Penentuan Indonesia Masa Depan

Bulan Maret ini bagi bangsa Indonesia, adalah waktu kritis. Diperlukan segala daya upaya sangat maksimal dengan berpikir akal sehat, cerdas dan dengan penuh kewarasan; membuat langkah strategis dan piawai secara konstitusional; dan menemukan jalan solutif yang imparsial dan integral dengan kepentingan seutuhnya: Demi kesatuan dan persatuan bangsa dan negara ini—di tengah ketika bangsa dan negara ini berada di ujung jurang yang sudah nyaris terhengkang terjungkal ke dalamnya. Di jurang dalam itu, ada sungai yang dipenuhi batu cadas seraya mengalir air bandang deras yang akan menyeret menghantarkan bahtera NKRI ini mencirikan menuju ke arah kemunculan adanya residu politik negara monarki-oligarki gaya baru yang bermetamorphosis dari habitat lamanya. Bahtera cita-cita murni idealisme kemuliaan hasil perjuangan dan kejuangan para pendiri dan jutaan pahlawan gugur bertumpah darah: Pancasila dan UUD 1945 itu akan terhempas dan tergerus membentur cadas hancur berkeping-keping oleh derasnya air bandang itu. Yang ada adalah kibaran kedigdayaan negara monarki-oligarki gaya baru itu dengan bercokol kekuasaan feodalistik elitisme politik otoritarianisme penguasa dengan-pengusaha-pengusaha yang rakus dan serakah yang tak pernah haus dan puas dengan dahaga materialisme-kebendaan kekayaannya. Yang dalam begitu banyak literasi sejarah komparatif ketata negaraan di belahan dunia mana pun tak mampu menyejahterakan rakyatnya secara setara dan adil. Fakta terbarukan tak usah jauh-jauh yang terjadi dengan Thailand dan Malaysia. Terlebih, secara demografi tingkat populasi penduduk Indonesia termasuk salah satu terbesar di dunia. Sumber kekayaan yang berlimpah ruah seharusnya dimiliki bersama hanya dikuasai oleh segelintir orang itu sudah jelas takkan mampu memajukan menyejahterakan bangsa dan negara ini. Sebaliknya, keculasan dan kelicikan yang selalu dicarakan sebagai residu politik kekuasaan monarki-oligarki gaya baru itu akan semakin menjadi faktor “pelicin” menuju ketergelinciran ke penghancuran NKRI ke titik ekstrem ke terjal jurang terjadinya disparitas kemiskinan dan kebodohan rakyatnya yang semakin parah dan dalam. Saat ini di negeri komprador dinyiyir publik sebagai “Kerajaan Republik Konoha” ini lihatlah betapa fenomenal proses transisi demokrasi adanya pergantian Presiden —sekalipun atas perintah konstitusional — dipenuhi kotoran anomali, abstraksi-inkonstitusional dan ketidakwajaran pelanggaran dan kecurangan. Dasar hakikinya karena ambisiusisme “gila” kebetahan pada kenikmatan tahta kekuasaan: adanya ketidakmauan, keangkuhan dan kepongahan bahwa kekuasaan itu suatu “kelanggengan” tak tergantikan. Alias, bagi mereka pergantian kekuasaan itu sebagai ekstraksi power sindrom di zaman kemodernan ini. Yang alasannya pun dipropaganda sebagai keberhasilannya yang luar biasa membangun begitu banyak infrastruktur. Padahal, itu antitesis boleh dianggap percuma saja jika itu hasilnya hanya akan menambah hutang negara bertumpuk-tumpuk. Bukan hasil benefit neraca surplus, tetapi defisit parah hasil destruktif keuangan negara. Bayangkan! Di negara USA yang membidani kelahiran demokrasi murni ketika hanya kasus perekaman data intelegen yang disebut kasus Water Gate bisa menjatuhkan Presiden Nixon. Ini yang sudah secara terang benderang yang sudah layak dan sepantasnyalah disebut sebagai “The Presidential Political Babes-Gate” (Cawe-Cawe); “The Stated Apparatus Gate” (Kolusi keterlibatan perangkat aparatur negara); “The Bansos Gate”; dan “The MK Gates”. Membuat Jokowi berikut kroni-kroni elit politiknya tetap saja tak bergeming melakukan pengabaian, ketakpedulian, bahkan melakukan demosi argumentasi seolah tak terjadi apa-apa. Seolah, apa yang diperbuat “Sang Penguasa Pengrusak dan Pembohong” itu dengan begitu yakin bukan perbuatannya. Maka, kemarin saksikan ketika 5 Maret 2024 yang diharapkan menjadi momentum tibanya yang ditunggu-tunggu pergelaran konstusional konstruktif hak angket untuk menjadi “jalan mencari kebenaran” juga boleh dibilang masih abai dengan masih kosong melompongnya kursi-kursi para anggota lembaga legislatif DPR itu dengan kehadiran dan penyambutan militansinya. PDIP yang seharusnya menjadi inisiasi karena memiliki kursi terbanyak hanya masih segelintir yang hadir semakin memburamkan dan melemahkan ghirah kesungguhan dan keniatannya secara on the right track dalam bingkai konstruksi hukum itu menyelidik dan menyidik segala perkara pelanggaran dan kecurangan itu. Sementara, di jalanan di depan pintu barikade DPR para demonstran dan pengunjuk rasa malah nyaris terjadi adu jotos antara kelompok yang anti Hak Angket dan Pemilu Curang dengan yang pro Hak Angket dan Pemilu Curang. Pertanyaannya, apakah kedua fenomena yang tengah terjadi di ruang sidang dan di jalanan itu menunjukkan mereka kelompok yang masih berargumentasi demosi —yang jelas disebut boleh jadi sebagai massa dan anggota dewan bayaran— bertujuan agar membuat Hak Angket itu masuk angin dan pada akhirnya dibatalkan? Menegasikan pula adanya rumor telah terjadi mandi siram-siram sangat basah guyuran “money political” berlipat-lipat miliar di antara para anggota Dewan? Lantas, apa solusinya ketika Hak Angket sebagai jalan konstitusional pun juga mampu diabaikan dan dibatalkan? Solusi akhirnya, adalah apa yang disebut sebagai “Evidence Maret Amin”. Dikarenakan terkait bulan Maret pada tanggal 20-2024 adanya rencana KPU mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara untuk menentukan pula siapa pemenang sebagai Presiden dan Wakilnya di periode 2024-2029. Itu berarti, bulan pembuktian Maret oleh Amin, adalah waktu kritikal bagi penentuan masa depan Indonesia yang sudah sangat terancam adanya yang menganggap kemenangan dari kelompok berbau residu politik negara monarki-oligarki gaya baru itu. Maka, syarat kekuatan dan ketangguhan kesolidan Amin diperlukan dengan suatu keberanian yang sangat luar biasa dari Koalisi partai dan jajaran seluruh pendukung paslon Amin untuk menunjukkan perjuangan dan kejuangan kemandiriannya. Terutama, untuk membuktikan segala bukti-bukti (evidence) atas segala pelanggaran dan kecurangan itu dengan akurasi, berdasar fakta faktual, dan keorisinalitasannya dan membawa itu memproses sebagai pelaporannya secara hukum an sich ke KPU, Bawaslu dan MK. Dan semoga saja itu menjadi bagian strategi kerahasiaan paling penting dari Amin membuat kejutan untuk menjadikan evidences itu sebagai bukti politik atas faktual hukum an sich suatu kebenaran, bukan depolitisasi pembenaran yang akan membuat sia-sia sekalipun kecurangan dan pelanggaran mereka sangat nyata dan niscaya. Dan ini akan menjadi hadiah terindah bagi kemenangan Amin. Karena, praktis paslon No. 2 otomatis didiskualifikasi. Kemenangan Amin yang nanti disimbolisasi sebagai kemenangan rakyat yang sudah mengidam-idamkan perubahan di negeri ini sudah pasti pula akan tersingkirkan segala anasir dan residu politik negara monarki-oligarki gaya baru yang memang tak diinginkan dan diharapkan kehadirannya oleh seluruh rakyat Indonesia.[] Mustikasari-Bekasi, 6 Maret 2024 Dairy Sudarman, Pemerhati politik dan kebangsaan

SHARE:

Artikel Terkait

Datangi Provinsi Aceh yang Menangkan AMIN, Anies: Terima Kasih, Para Pemberani

Gugatan Hasil Pilpres 2024 Ditolak, AMIN Nyatakan Koalisi Perubahan Selesai

Gibran Penyakit Kronis

Semoga Sejarah Akan Mengenang MK 2024 karena Integritasnya