Fadli Zon: Proyek Kereta Cepat Sebuah Skandal yang Harus Diinvestigasi
Jakarta (SI Online) – Anggota DPR RI Fadli Zon mengkritik langkah pemerintah yang mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Menurut Fadli, proyek tersebut sejak awal sudah bermasalah. “Proyek kereta cepat sejak awal sdh bermasalah. Tak ada urgensi tapi dipaksakan,” ujar Fadli dalam akun twitternya, Sabtu (30/10/2021).
Semula, pemerintah menyetujui bahwa pembuatan kereta cepat itu tak akan memakan APBN karena menganut skema business to business. Namun demikian, hingga saat ini anggaran pembangunan terus membengkak.
“Lalu biaya membengkak seenaknya, mangambil APBN,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra itu.
Fadli menyebut, hal tersebut merupakan sebuah skandal yang harus diusut. “Ini bisa dibilang sebuah skandal. Harus ada investigasi serius,” tegas Fadli.
Seperti diketahui, telah terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
Sebelumnya, kebutuhan investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak dari US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) menjadi US$8 miliar atau setara Rp114,24 triliun. Estimasi ini sedikit turun dari perkiraan awal mencapai US$8,6 miliar atau Rp122,8 triliun.
Estimasi peningkatan biaya proyek tidak setinggi sebelumnya karena perusahaan melakukan efisiensi, seperti memangkas biaya, pembangunan stasiun, dan lainnya.
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya menyebut kebutuhan investasi proyek akan meningkat karena Indonesia belum menyetor modal awal senilai Rp4,3 triliun.
Padahal, setoran itu seharusnya dilakukan sejak Desember 2020. Jumlah itu belum termasuk estimasi tanggung jawab sponsor dalam membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar Rp4,1 triliun.
red: adhila
