Gawat, RUU Ciptaker Potensi Kacaukan Sistem Jaminan Produk Halal
Terkait penetapan sertifikat halal bagi produk UMKM yang hanya didasarkan pada “pernyataan” sepihak dari pihak pengusaha, hal ini juga akan menjadi masalah baru.
Bagi Mulyanto, harusnya setiap produk yang ingin mendapat sertifikat halal wajib melakukan proses pengujian. Jadi halal dan tidaknya suatu produk UMKM bisa dijamin berdasar hasil penelitian.
“Pertanyaannya, apakah sebuah pernyataan subyektif secara sepihak dari pengusaha kecil dan mikro tersebut dapat memberikan “jaminan” kepada masyarakat luas konsumen, bahwa produk itu benar-benar halal. Dengan kata lain apakah sekedar pernyataan saja dapat memberikan jaminan.
Tentu ini merupakan kondisi yang cukup beresiko untuk menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan konsumen, yang akhirnya dapat menurunkan permintaan kepada usaha kecil dan mikro tersebut,” tanya Mulyanto retoris.
Sebenarnya, lanjut Mulyanto, bila Pemerintah ingin memberikan fasilitas sertifikasi halal bagi UMKM, Pemerintah dapat melakukan revisi PP No. 31/2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal. Tidak harus mengubah substansi masalah di tingkat UU.
Sedangkan terkait penghapusan lembaga Auditor Halal dan Penyelia Halal, Mulyanto menganggap upaya ini akan memperlemah sistem pengawasan proses penetapan jaminan produk halal. Padahal, Auditor Halal dan Penyelia Halal memiliki fungsi kritikal terhadap penetapan fatwa halal dan pengeluaran sertifikasi halal, sehingga persyaratan minimal Auditor Halal sudah sepantasnya diatur dalam UU Jaminan Produk Halal, bukan dalam Peraturan Pemerintah.
“Masalah-masalah itu harus dibahas secara komprehensif, mendalam dan cermat oleh semua pihak yang terkait. Tidak boleh grasa-grusu dan sikap menggampangkan. Kita butuh suasana yang tenang. Masak membahas hal besar seperti ini hanya melalui rapat secara virtual. Sebab masalah ini berkaitan langsung dengan rasa aman bagi masyarakat Muslim Indonesia.
“Jika kita tidak seksama membahas pokok masalah tersebut, maka kita hanya akan menuai kondisi ketidakmampuan Negara dalam melindungi dan menjamin rasa aman dan keyakinan konsumen Muslimin. Ini tentu tidak kita kehendaki,” ujar mantan Inspektur Jenderal Departemen Pertanian ini.
red: farah abdillah
