Gerakan Rabu Putih, untuk Siapa?
Rabu putih nampaknya menjadi gerakan baru bagi pendukung paslon 01. Tak tanggung-tanggung, pengarahan agar pemilih berbaju putih di hari pencoblosan nanti semakin masif dilakukan. Seperti yang diungkap pengurus Forum Komunikasi Diniyah Takmiriyah (FKTD) jatim, Nazrul Marwazi di Surabaya pada Senin (1/4/2019). Dalam forum tersebut ratusan guru ngaji di Jawa Timur sepakat memakai baju putih saat mencoblos nanti. Baju putih erat kaitannya dengan seragam yang dipakai oleh paslon 01.
“Salah satu simbol dari pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf adalah senantiasa menggunakan baju putih. Jadi kita lebih mudah menyosialisasikan ke masyarakat bahwa tinggal pilih yang berbaju putih, khususnya ke masyarakat diniyah,” katanya, seperti dilansir dari detik.com.
Entah kebetulan atau tidak. Seruan yang sama juga terlontar dari ketua GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, juga ikut memasifkan gerakan Rabu Putih. Alasannya, GP Ansor ikut serta menyukseskan pemilu melalui peningkatan partisipasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya. Menurutnya, gerakan Rabu Putih bertujuan turut membantu TNI–Polri untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Yakni, mencegah dan mengantisipasi segala bentuk provokasi dan intimidasi dari kelompok tertentu.
Sebelumnya, dalam pidato kampanyenya, Jokowi meminta para pendukungnya untuk mengenakan baju putih saat mencoblos. Seakan memiliki benang merah, Rabu Putih menjadi simbol baru dari paslon 01. Warna putih kian memikat hati para calon kontestan pilpres 2019. Tak mau kalah, klaim baju putih yang disimbolkan milik paslon 01 mendapat sindiran keras dari BPN 02 dan pendukungnya. Salah satunya dari PA 212. Putih adalah milik umat. Sebagaimana yang pernah terjadi pada 2 Desember tahun lalu, Monas tetiba memutih karena helatan akbar reuni 212. Kekuatan 212 saat itu pun disimbolkan dengan dresscode putih. Lambang kesucian bagi umat Islam.
Ada beberapa hal yang patut diperhatikan dengan gerakan Rabu Putih tersebut. Pertama, menyalahi asas LUBERJURDIL (Langsung, Bebas, Umum, Rahasia, Jujur, dan Adil) dalam pemilu. Jika baju putih sudah diidentikkan dengan pason 01, maka tak ada lagi rahasia dalam hak pilih. Pilihan rakyat tak lagi terjaga. Bagaimana menjadi rahasia bila baju putih sudah dicirikan sebagai pemilih paslon 01? Di satu sisi, hal itu berpotensi menimbulkan kericuhan di TPS. Sebab, masyarakat yang tak mengenakan baju putih besar kemungkinan mengalami intimidasi dari mayoritas yang berbaju putih di suatu wilayah.
Kedua, rakyat makin terpolarisasi. Sepanjang kontestasi berlangsung, pilpres telah menjadikan rakyat kian terbelah. Meski pemilu nanti berakhir, tak menutup kemungkinan rakyat tetap terpecah. Sebagaimana yang pernah terjadi pada dresscode kotak-kotak. Antara pendukung Ahok dan non Ahok sering terjadi ‘perang’. Oleh karenanya, sangat tidak etis jika seorang pemimpin justru menyerukan sesuatu yang membuat persaingan antar rakyat makin meruncing.
Ketiga, ambiguitas warna putih. Secara umum, putih adalah milik semua. Siapapun bisa menggunakan warna itu dalam berpakaian, kegiatan dan sebagainya. Hal itu sah-sah saja. Namun, bila warna putih diklaim menjadi milik paslon tertentu, itu menjadi masalah. Pasalnya, warna putih juga identik dengan seragam santri dan madrasah diniyyah.
Jika putih diwacanakan milik paslon tertentu, kenetralannya akan hilang. Maka, kembalikan netralitas warna putih pada tempatnya. Tak perlu dicirikan milik perseorangan atau kelompok tertentu. Sebab, putih adalah milik umat. Jagalah netralitas putih sebagai lambang kesucian hati dan pikiran. Pilihan boleh saja berbeda, asal jangan manipulasi warna.
Panasnya suhu politik pilpres 2019 menjadikan dua kubu saling tebar dukungan. Begitu banyak deklarasi dari kelompok umat dan tokoh-tokohnya. Bahkan guru ngaji pun disasar untuk mendapat simpati. Sadar atau tidak, mengatasnamakan guru ngaji dengan mendukung paslon tertentu, bukankah itu bentuk politisasi? Teringat para petinggi negeri pernah berujar untuk tidak mempolitisasi agama dalam menggalang dukungan. Faktanya, malah bersikap sebaliknya.
Hal ini menunjukkan bahwa suara umat Islam memang jadi rebutan. Lalu, kemana suara umat akan berlabuh? Yang jelas, jangan pilih yang abu-abu. Pilihlah pemimpin yang cintakan Islam, memuliakan ulama, dan berpihak pada kepentingan umat.
Chusnatul Jannah
Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban
