Habib Rizieq: Selama Korupsi Tidak Diberantas, Haram Ambil Pajak dari Rakyat!
Cirebon (SI Online) – Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab menegaskan pentingnya penuntasan kasus korupsi dan larangan pengambilan pajak selama korupsi tidak diberantas. Hal tersebut berdasarkan teladan dari sikap tegas Imam Nawawi terhadap penguasa di zamannya.
Habib Rizieq mengutip kisah Imam Nawawi, seorang ulama besar yang dikenal dengan karya-karyanya dalam ilmu fiqih, untuk memberikan perspektif sejarah yang relevan dengan isu pajak dan korupsi.
Dalam kisah yang diceritakannya, penguasa di zaman itu Sultan Zhahir Baibas mendapat dukungan fatwa dari ulama pendukungnya untuk memungut pajak. Namun sebelum diputuskan, Sultan harus meminta fatwa Imam Nawawi tentang kebolehan memungut pajak untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan negara setelah kas negara kosong. Imam Nawawi menerima permintaan tersebut, namun dengan syarat bahwa Sultan harus memberikan penjelasan mengapa kas negara kosong.
Lewat pertanyaan itulah akhirnya terungkap bahwa kas negara kosong karena dana telah diselewengkan untuk kepentingan pribadi Sultan dan pejabat-pejabatnya, Imam Nawawi dengan tegas menolak kebijakan memungut pajak tersebut. Ulama yang dikenal pakar fikih mazhab Syafii itu mengatakan bahwa jika kas negara habis karena penyalahgunaan oleh pemimpin, maka haram untuk mengambil pajak dari rakyat.
Habib Rizieq kemudian mengaitkan kisah tersebut dengan kondisi saat ini di Indonesia, dimana pemerintah selama ini telah memungut pajak di tengah banyaknya laporan tentang korupsi yang melibatkan pejabat negara. Ia menegaskan bahwa jika pengelolaan keuangan negara masih penuh dengan praktik korupsi, di mana sebagian besar dana negara digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, maka mengambil pajak dari rakyat adalah suatu yang diharamkan.
“Sebagaimana dalam kisah Imam An-Nawawi, jika kas negara kosong karena tindakan pemborosan dan korupsi oleh pejabat, maka sangat tidak berhak untuk mengambil pajak dari rakyat, meskipun untuk membiayai pembangunan atau kepentingan negara,” tegas Habib Rizieq dikutip Suara Islam, Kamis (6/2/2025) melalui video ceramahnya saat tabligh akbar di Cirebon beberapa waktu lalu.
Ia menekankan bahwa kebijakan seperti ini akan semakin membebani rakyat, sementara oknum pejabat dan pihak yang melakukan korupsi malah terus menikmati kekayaan yang didapatkan dengan cara yang zalim.
Pada kondisi saat ini, Habib Rizieq juga mengingatkan bahwa banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan pengelola negara, yang seharusnya menjadi penjaga amanah rakyat, justru semakin memperburuk keadaan. Rakyat yang bekerja keras harus menanggung beban pajak yang semakin tinggi, sementara para koruptor dengan mudah menggelapkan uang negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat.
Habib Rizieq menegaskan bahwa pemerintah harus lebih fokus dalam memberantas korupsi, mengembalikan semua dana negara yang disalahgunakan, dan memastikan bahwa keuangan negara dikelola dengan transparan dan akuntabel. Baru setelah itu, ia mengungkapkan, pajak dapat dipungut dengan adil dan untuk kepentingan masyarakat.
“Selama korupsi tidak diberantas, selama dana negara masih disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, maka haram bagi siapa pun untuk mengambil pajak dari rakyat,” kata Habib Rizieq.
Ia menegaskan bahwa rakyat harus dilindungi dari kebijakan yang merugikan dan memperburuk kondisi ekonomi mereka, sementara para pejabat yang melakukan korupsi harus diadili dan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.
rep: fahmi
red: adhila
