Hadapi Wabah Corona, Sukamta Minta Pemerintah Terbuka
Jakarta (SI Online) – Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Sukamta, meminta pemerintah agar membuat persiapan dan memimpin rakyat Indonesia menghadapi masa puncak penyebaran wabah virus Corona.
“Pemerintah kita harus terbuka dan memimpin rakyat dalam menghadapi virus Corona ini. Saya sudah memperingatkan sejak awal virus ini menyebar namun pemerintah seperti merespon lambat dan menganggap enteng virus ini. Pernyataan dan tindakan pemerintah menjadi buktinya,“ ungkap Sukamta dalam pernyataan tertulisnya, Jumat, 13 Maret 2020.
Padahal, setiap hari jumlah kasus Covid-19 yang melanda Indonesia terus bertambah. Jika di China telah berlangsung beberapa bulan, di Indonesia saat ini merupakan fase awal penyebaran, terus mengalami peningkatan dan akan mencapai puncak pada rentang 60-80 hari kedepan sesuai dengan permodelan penyebaran virus Corona yang dibuat pemerintah.
Terkait dengan kondisi ini Sukamta menekankan tiga kebijakan yang tepat harus diambil oleh pemerintah.
Pertama, Presiden harus menyampaikan secara terbuka kepada rakyat apa langkah yang direncakan dan akan diambil oleh pemerintah. Kemudian menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh rakyat untuk mendukung keberhasilan rencana tersebut. Langkah ini penting dilakukan untuk memberikan kepastian dan ketenangan kepada rakyat.
“Ujian kualitas kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi taruhannya,” kata Anggota Komisi I DPR RI ini.
Kedua, kebijakan pemerintah harus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia bukan mengambil kebijakan yang aneh dan terkesan mengesampingkan manusia dibandingkan dengan menjaga stabilitas ekonomi. Menjaga kondisi ekonomi penting namun lebih penting menjaga nyawa rakyat Indonesia. Apalagi WHO telah mengaitkan penyebaran cepat virus Corona akibat kelambanan penanganan oleh banyak negara, salah satunya bisa jadi Indonesia.
Ketiga, pemerintah harus menyiapkan kondisi darurat ketika fase puncak penyebaran mulai dari skema level penanganan pasien, status kondisi penyebaran, kecepatan respon dan penanganan hingga menyiapkan fasilitas.
Selain itu, langkah-langkah yang akan diambil menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, kebijakan di bidang pendidikan terkait interaksi di sekolah dan kampus, kebijakan di bidang ekonomi yang strategis jangka panjang yang membela rakyat Indonesia secara keseluruhan bukan hanya masyarakat elite.
Sukamta mengingatkan, aspek terpenting dalam penanganan di luar medis adalah aspek psikologis. Kepanikan masyarakat ketika pengumuman kasus pertama, menurutnya, menjadi pelajaran bahwa pemerintah gagal mengelola aspek psikologis rakyat.
“Pemerintah harus terbuka, jelas dan meyakinkan dalam bertindak. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan didukung rakyat, Indonesia bisa berhasil menghadapi krisis ini,” kata politisi dari Dapil DI Yogyakarta ini.
Keempat, soal anggaran. Sukamta menekankan pemerintah harus memperjelas soal anggaran ini.
Menurut dia, setelah dinyatakan pasien Covid-19 tidak di-cover BPJS, jika ditangani oleh BNPB, maka perlu diperjelas dan dikomunikasikan, bagaimana mekanismenya dan berapa besarannya. Jangan sampai ketidakjelasan soal penanggung anggaran ini membuat Rumah Sakit menjadi enggan melayani pasien terduga terinfeksi Covid-19.
“Begitu pula kalau pasien ditemukan positif ketika di luar negeri, siapa yang menanggung biayanya?,” tanya dia.
red: shodiq ramadhan
