Hakim PT Bandung Perintahkan Habib Bahar Dikeluarkan dari Tahanan
Bandung (SI Online) – Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memerintahkan agar terdakwa Habib Bahar Bin Smith dikeluarkan dari rumah tahanan negara. Sebab, vonis yang diputuskan yaitu tujuh bulan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani.
“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan negara,” ujar Ketua Majelis Hakim PT Bandung, Untung Widarto, seperti dikutip dari direktori putusan Mahkamah Agung (MA), Rabu (31/8/2022), seperti dilansir Republika.co.id.
Majelis hakim mengabulkan banding jaksa penuntut umum (JPU) atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memberi vonis 6 bulan 15 hari penjara kepada Habib Bahar. Terdakwa kini divonis tujuh bulan penjara. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara tujuh bulan penjara,” ujarnya.
Namun, karena Habib Bahar sudah menjalani penahanan sejak Januari tahun 2022, maka majelis hakim meminta terdakwa dikeluarkan. Majelis hakim menilai, terdakwa HB Assayid Bahar Bin Smith alias Habib Bahar Bin Smith telah terbukti dan secara sah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana menyiarkan kabar tidak pasti atau kabar berlebihan atau tidak lengkap. Sedangkan, dia mengerti setidaknya patut menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.
Sedangkan majelis hakim memutuskan terdakwa tidak terbukti dan bersalah sebagaimana dakwaan pertama primair dan dakwaan pertama subsidiar,” ungkapnya.
Pertimbangan hukuman vonis terhadap Habib Bahar tersebut yaitu permohonan banding sesuai persyaratan dan waktu yang ditetapkan sehingga diterima. Selain itu perbuatan menyebarkan kabar tidak pasti bukan perbuatan bersama-sama dengan Tatan Rustandi namun terpisah dan berdiri sendiri.
Selain itu terdakwa ulama yang memiliki simpatisan seharusnya memiliki sikap jernih sehingga hakim melakukan perbaikan dengan memberikan pemberatan pidana.
red: a.syakira
