Haruskah BPJS Kesehatan Dipertahankan?

Amburadul. Itulah kata yang layak disematkan untuk kondisi BPJS kesehatan saat ini. Diusianya yang ke-5 tahun ini BPJS hadir tak seindah harapan masyarakat. Kemudahan pelayanan kesehatan yang layak untuk masyarakat ternyata hanya gigit jari. Pelayanan kesahatan semenjak hadirnya BPJS kesehatan justru dinilai semakin memburuk dan memprihatinkan. Dari pelayanan kesehatan yang lamban, bertambahnya sejumlah jenis penyakit yang tidak lagi ditanggung BPJS hingga persoalan tunggakan klaim yang belum juga tuntas dibayar oleh BPJS disejumlah rumah sakit. Ditambah lagi, kini BPJS memutus kerjasama sejumlah rumah sakit di berbagai daerah dengan dalih tidak memenuhi syarat akreditasi. (Tirto.id, 5/01/2019). Dan pembaharuan sertifikasi akreditasi ini dimulai per 1 januari 2019, disaat tunggakan-tunggakan kepada rumah sakit belum tuntas tertangani. Siapa yang jadi korban? Lagi-lagi rakyat yang jadi korban, layanan kesehatan untuk pasien BPJS terganggu sampai akhirnya tertolak. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan komite III DPD RI Desember 2018 lalu, Sekjen Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu, Patrianef menyatakan perlindungan sosial kesehatan di Indonesia ambigu karena mencampuradukkan sistem jaminan sosial dan asuransi. Akibatnya, program jaminan kesehatan tidak memuaskan. (Indopos.co.id, 5/12/2018). Dari sini masyarakat bisa melihat, sejatinya jaminan kesehatan yang dimaksud bukanlah negara yang menjamin penuh pelayanan kesahatan, melainkan rakyatlah yang dipaksa menjamin kesehatan mereka sendiri dengan membayar sejumlah iuran wajib BPJS. Dalam sistem kapitalis, negara memang hanya sebatas regulator dan fasilitator. Sehingga meminimalis peran negara dalam hal riayah (kepengurusan) urusan umat. Ruh inilah yang hadir dalam konsep jaminan sosial kesehatan di Indonesia. Maka dari sinilah sumber masalah itu muncul. Oleh karena itu, jaminan sosial kesehatan ala kapitalis ini sudah tak layak untuk dipertahankan. Maka selayaknya umat ini mengambil solusi dari Islam. Layanan kesehatan dalam kaca mata Islam Sesungguhnya Islam memandang bahwa pelayanan kesehatan adalah bagian dari pelayanan dasar publik yang harus ditunaikan. Hal ini digambarkan dalam sebuah hadits Nabi, “Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapat keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah olah dunia telah menjadi miliknya” (HR. Bukhari) Sedangkan pelaksanaannya adalah tanggung jawab penuh oleh negara yang tidak bisa digantikan oleh pihak manapun, apakah itu swasta/ korporasi atau bahkan sekelompok masyarakat tertentu. Hal ini ditunjukkan langsung oleh Rasulullah sebagai kepala negara ketika diberi hadiah seorang dokter. Dokter tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Keberadaan pelayanan kesehatan ini tidak boleh dikomersilkan dengan alasan apapun. Sebab pembiayaan dalam hal ini bersifat mutlak. Artinya negara harus memiliki anggaran dari baitul maal untuk pos pengeluaran kesehatan yang memadai bukan ala kadarnya. Sehingga bersifat mutlak bagi negara untuk tidak ada alasan kekurangan biaya dan dibebankan kepada rakyat. Sumber sumber pendapatan untuk pembiayaan kesehatan harus ditopang dengan sistem ekonomi Islam, sehingga memadai untuk pembiayaan berkelanjutan. Salah satunya berasal dari hasil pengelolaan barang tambang, dengan demikian akan mampu mewujudkannya pelayanan kesehatan yang layak dan cuma-cuma. Sayangnya kondisi ideal yang demikian tidak mungkin terwujud selama negeri ini masih memakai paradigma kepemimpinan kapitalis. Oleh karenanya kepemimpinan negeri ini haruslah dengan kepemimpinan Islam dengan menerapkan syariah secara kaafah dalam bingkai sistem warisan Rasulullah, Khilafah Islamiyah. Wallahu a’lam bishowab. Eka Muliasari (Member Akademi Menulis Kreatif/AMK)

SHARE:

Artikel Terkait

Sidang Parlemen Iblis

Karya Klasik yang Perlu Dikaji Seksama

Antara yang Menikmati dan yang Mengutuk Demokrasi

Prabowo dan Islam