Hilangkan Kewenangan MPR, Pilih Pilpres Langsung; Amien Rais Dulu Berpikir Tak Mungkin Ratusan Juta Orang Bisa Disogok

Jakarta (SI Online) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 1999–2004 HM Amien Rais mengungkapkan alasan menghilangkan kewenangan MPR dalam memilih presiden dan wakil presiden saat periode kepemimpinannya di lembaga itu. "Dulu kita mengatakan kalau dipilih langsung atau satu orang satu suara (one man one vote), mana mungkin ada orang mau menyogok 127 juta pemilih, mana mungkin, perlu ratusan triliun. Ternyata mungkin, itu luar biasa," kata Amien Rais di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (05/06) seperti dilansir ANTARA. Amien pun memohon maaf atas perhitungan yang agak naif itu sehingga melucuti kekuasaan MPR sebagai sebagai lembaga tertinggi yang memilih presiden dan wakil presiden. "Jadi, sekarang kalau mau dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan," katanya menegaskan. Amien mendoakan agar MPR saat ini dapat menyelesaikan segala tugas dan dapat kembali menjadi lembaga tertinggi negara. "Karena kalau tidak, nanti MPR kurang berbobot," ujarnya. Amien juga mempersilakan MPR jika kembali melakukan amandemen UUD 1945, asalkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Menanggapi hal itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan seluruh partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD 1945 yang ada, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi. "Kami di MPR siap untuk melakukan amandemen," ujarnya. Mengenai wacana pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh MPR, yang dianggap mencabut kedaulatan rakyat, Bamsoet menegaskan kedaulatan itu sudah diwakilkan dengan para wakil yang dipilih oleh rakyat. Sebelumnya, lima pimpinan MPR RI bertemu Ketua MPR RI periode 1999-2004 HM Amien Rais, untuk membahas situasi politik dan demokrasi terkini di Indonesia. Amien berdiskusi dengan pimpinan MPR yang dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo dan didampingi empat Wakil Ketua MPR, yakni Ahmad Basarah, Hidayat Nur Wahid (HNW), Fadel Muhammad dan Amir Uskara. "Kami kedatangan tamu yang sangat istimewa," ujar Bamsoet. Dia mengungkapkan pertemuan itu, untuk meminta masukan dan menyerap aspirasi untuk perbaikan bangsa ke depannya. Pertemuan itu merupakan kelanjutan dari kunjungan yang sudah dilakukan ke beberapa tokoh nasional dan pimpinan partai politik. Menurut Bamsoet, Amien Rais mempunyai keresahan yang sama dengan para pimpinan MPR, dimana banyak rakyat Indonesia yang mengeluhkan sistem politik dan demokrasi saat ini. Dia menilai demokrasi seharusnya democracy is king (demokrasi adalah raja), tapi sudah berubah jadi democracy cash is king atau demokrasi dengan uang adalah raja. Dalam pertemuan itu, juga dibahas terkait sejarah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, selama kepemimpinan Amien Rais sebagai ketua MPR. "Beliau (Amien) tak keberatan untuk UUD 1945 disempurnakan kembali, untuk mengembalikan cita-cita para pendiri bangsa, mewujudkan Indonesia sejahtera,adil dan makmur," kata Bamsoet menegaskan. Dia juga berharap, para pimpinan MPR periode akan datang, dapat melakukan percepatan dalam penyempurnaan UUD 1945. Selanjutnya, menata kembali sistem politik dan demokrasi yang sudah terjebak pada situasi mencemaskan. []

SHARE:

Artikel Terkait

Kalau Gagal Hak Angket, Masih Ada Hak ‘Bangket’

MK Harus Berani Buat Putusan Drastis untuk Kawal Konstitusi dan Etika

Ingatkan Jokowi, Pilpres Curang Bisa Memicu Kemarahan Besar

Penghamba Kekuasaan