Impor Pangan Terus, Kapan Indonesia Bisa Mandiri?

Impor merupakan salah satu kegiatan perdagangan internasional antar negara untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Aktivitas perdagangan tersebut sudah jadi barang lumrah antar negara. Akan tetapi apa jadinya jika produk yang diperjualbelikan justru ada bahkan mencukupi kebutuhan di dalam negeri? Bukankah kebijakan impor ini mubazir dan merugikan anak bangsa? Ini seperti yang sedang terjadi di negeri tercinta, Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Muhammad Habibullah mengatakan stok beras nasional cukup bahkan surplus. Habibullah mengatakan, terdapat perbedaan penghitungan stok beras antara BPS-Kementan dan Bulog-Bapanas. Menurut data luas panen dan produksi padi yang dirilis BPS pada Oktober 2022, total luas panen padi 2022 diperkirakan mencapai 10,61 juta hektar atau naik 1,87 persen dari 2021. Maka produksi beras dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional, bahkan surplus (kompas.com) Namun kenyataannya, pemerintah memutuskan impor beras 500 ribu ton. Berdasarkan data yang dipaparkan Badan Pusat Statistik (BPS), volume impor beras Indonesia sepanjang Januari-November 2022 mencapai 326,5 ribu ton. Impor beras terbesar berasal dari India hingga mencapai setengah dari volume impor. Disusul Pakistan sebanyak 68,72 ribu ton, Thailand sebanyak 51,58 ribu ton dan Vietnam tercatat 44,34 ribu ton. Selain beras, terdapat kedelai, kacang tanah, kacang hijau serta jagung sebagai komoditas pangan yang menjadi langganan impor di Indonesia. Dikutip dari katadata.co.id, Indonesia masih impor hasil tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Menurut BPS, kedelai merupakan komoditas pangan dengan volume impor terbesar. Indonesia juga impor beras, kacang tanah serta tanaman palawija. Impor yang sering dilakukan oleh pemerintah selalu dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta meredam lonjakan harga. Padahal kenyataanya kebutuhan dalam negeri masih sangat mencukupi. Bahkan jika memang terjadi kekurangan selayaknya negara perlu serius menggenjot produksi pangan sehingga mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Sayangnya hal tersebut tidak menjadi upaya serius yang dilakukan penguasa. Masifnya impor pangan sebetulnya disebabkan oleh adanya paradigma neoliberal, dimana posisi negara bukan lagi menjadi pelayan maupun pengurus rakyat namun negara menjadi pedagang dalam mengurusi urusan rakyat. Kebutuhan hajat rakyat dialihkuasakan kepada korporasi sehingga untung rugi menjadi asas yang dicari. Wajar saja jika korporasi menguasai seluruh rantai pangan, dimulai dari produksi hingga konsumsi. Rakyat pun kesulitan memenuhi kebutuhan pangan akibat harga-harga makin menjulang tinggi. Petani juga mendapatkan imbas karna produknya harus bersaing dengan produk luar yang tentu kalah saing. Kebijakan impor sepatutnya tidak menjadi kebijakan yang kerap diambil oleh penguasa. Selain merugikan petani dan rakyat, kebijakan impor akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak mandiri, bergantung dan menjadi jalan penguasaan orang kafir pada negeri ini. Dalam Islam hal tersebut jelas telah diharamkan. Allah SWT berfirman, "…Dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman." (QS. An Nisa:141) Maka dalam Islam, Negara memposisikan dirinya sebagai penanggung jawab atas rakyatnya dan akan menjalankan politik ekonomi Islam dalam pengelolaan kebutuhan pangan. Negara akan mendukung penuh usaha pertanian yang dilakukan rakyatnya seperti menyediakan bibit terbaik, memberikan bantuan subsidi, membangun infrastruktur pertanian, memberikan teknologi pertanian baru, riset, pendidikan, pelatihan dan sebagainya. Negara juga akan menerapkan pengelolaan tanah dalam Islam sehingga mencegah penguasaan lahan serta mengoptimalkan terkelolanya semua tanah. Keseriusan negara dalam membangun pengelolaan pangan yang baik akan menggairahkan para petani dalam berusaha. Selaras dengan produksi, negara akan memastikan distribusi yang merata serta harga kebutuhan pangan yang terjangkau. Upaya pengelolaan pangan yang serius tersebut akan memutus kebutuhan impor pangan dan kedaulatan pangan akan benar-benar terwujud. Indonesia yang berlimpah SDA sudah semestinya menjadi modal dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Sayangnya karena paradigma neoliberal yang diadopsi negeri ini mengakibatkan kedaulatan pangan hanya mimpi. Sangat berbeda dengan paradigma Islam yang menerapkan politik ekonomi Islam yang mampu mewujudkan kedaulatan pangan. Waallahu 'alam. Azrina Fauziah S.Pt., Pegiat Literasi.

SHARE:

Artikel Terkait

Refleksi Al Hasyr Ayat 7: Implementasinya di Indonesia

Begini Perbedaan Praktik Halal di Indonesia dan Jepang

Anies Baswedan: Saya Akan Tetap Berjuang di Indonesia

Indonesia tanpa Partai Politik