Indonesia, Harapan Muslim Uighur?
Pemerintah Indonesia dinilai memiliki posisi yang kuat untuk mendorong pemerintah China membuka informasi atas apa yang menimpa etnis Uighur di provinsi Xinjiang. Dalam laporan Amnesty Internasional, sekitar satu juta penduduk Uighur mengalami penyiksaan dan tidak diketahui nasibnya ketika dimasukkan ke “kamp pendidikan ulang”.
Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, mengatakan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, anggota Dewan Keamanan PBB, dan juga memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Cina, bisa memanfaatkan hal itu agar menjembatani persoalan yang dialami komunitas tersebut.
“Indonesia punya peranan yang signifikan, karena Indonesia punya hubungan baik dengan Cina. Nah, ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk berkomunikasi dengan Cina untuk membuka akses informasi terhadap orang Uighur dan itu akan menghapus kecurigaan global atas kasus Uighur,” jelas Agung Nurwijoyo kepada wartawan dalam diskusi di Jakarta, Kamis (20/12).
Hanya saja, menurutnya, belum adanya sikap resmi pemerintah atas permasalahan ini dikarenakan Indonesia masih menunggu respons negara-negara Islam lain. “Kayaknya pemerintah masih wait and see, karena rata-rata negara-negara Islam di dunia belum banyak bersuara,” ujarnya seraya meyakini bahwa Indonesia akan mengambil jalan soft diplomacy untuk merespons kasus etnis Uighur.
Dari pengamatannya, langkah soft diplomacy itu ditempuh untuk menghindari balasan pemerintah China yang justu akan merugikan ekonomi Indonesia, yakni embargo. Ini melihat besarnya investasi yang ditanam di dalam negeri. Merujuk pada data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi dari China pada periode Januari-September 2018 mencapai USD1,8 miliar.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan pemerintah belum menentukan sikap apapun atas apa yang menimpa etnis minoritas Uighur, lantaran masih menunggu laporan Duta Besar Indonesia di Beijing. Di mana pemerintah Cina mempersilakan dubes ke Xinjiang untuk melihat situasi sebenarnya.
Selain itu, pemerintah juga akan menunggu penjelasan Duta Besar China yang sebelumnya disurati Kementerian Luar Negeri pada 17 Desember lalu. Pemerintah sangat berhati-hati dalam merespons isu Uighur sebab ada dugaan kelompok tersebut memang terlibat kelompok terorisme. Ia merujuk pada penangkapan 4 etnis Uighur di Poso karena dituduh membantu Santoso.
