LAPSUS

Inilah Tulisan Peter Berkowitz Terbaru Setelah Kunjungannya ke Indonesia

PENGANTAR: Peter Berkowitz adalah senior fellow di Hoover Institution, Universitas Stanford. Dari 2019 hingga 2021, ia menjabat direktur Policy Planning Staff di Departemen Luar Negeri AS. Tulisan-tulisannya ada di PeterBerkowitz.com. Buku barunya berjudul “Explaining Israel: The Jewish State, the Middle East, and America.”

Ia baru-baru ini diundang Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf untuk ceramah di Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama dan kampus Universitas Indonesia (UI). Yahya akhirnya minta maaf ke publik setelah beredar informasi bahwa Berkowitz adalah pendukung kuat negara zionis Israel dan pendukung genosida di Gaza.

Setelah berkunjung ke Indonesia dan mengisi ceramah di dua tempat, di acara PBNU dan UI, Berkowitz menulis sebuah artikel. Berikut artikel yang ditulisnya:

Peter Berkowitz di tengah peserta Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama di Jakarta.

Mengajarkan Pemikiran Politik Barat di Indonesia

Oleh: Peter Berkowitz

Pada hari Jumat dan Sabtu, 15–16 Agustus, tepat sebelum rakyat Indonesia dengan bangga merayakan 80 tahun kemerdekaan pada Minggu, 17 Agustus, saya memimpin empat seminar berdurasi tiga jam di ibu kota tentang sejarah pemikiran politik Barat. Saat ini saya juga ikut mengajar empat seminar tambahan – tentang kenegaraan, urusan luar negeri, agama, dan hak asasi manusia – bersama rekan saya, Profesor Emerita Hukum Harvard Mary Ann Glendon, yang bergabung secara virtual dari Amerika Serikat.

Sekitar 25 peserta seminar adalah anggota Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Muslim independen terbesar di dunia dengan sekitar 150 juta pengikut, yang berkantor pusat di Jakarta. Kelompok kecil ini terdiri dari tokoh-tokoh senior NU – sebagian besar laki-laki, tetapi tidak sepenuhnya – yang berprofesi sebagai profesor universitas, kolumnis surat kabar, pimpinan pesantren NU, dan lainnya. Salah satu pesertanya adalah seorang perempuan yang memimpin organisasi perempuan NU dengan anggota 36 juta orang. Pada akhir Juni, Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN-NU) yang baru didirikan, bekerja sama dengan Center for Shared Civilizational Values berbasis di North Carolina, meluncurkan Kursus Dasar enam bulan yang mengadakan seminar hampir setiap akhir pekan hingga Desember.

Upaya pendidikan ambisius NU ini lahir dari Islam Nusantara, aliran Islam toleran dan pluralis yang berkembang di Indonesia selama lebih dari 700 tahun. Sesuai keyakinan agama mereka, para peserta seminar menyambut baik pertemuan dengan tulisan klasik pemikiran politik Barat, baik kuno maupun modern, dan terinspirasi untuk mengajukan pertanyaan tajam tentang kebebasan dan demokrasi di Barat, Indonesia, dan dunia.

Didirikan pada 1926, NU memadukan pengabdian religius dengan keterlibatan politik. Pada 1940-an, NU mendukung kemerdekaan Indonesia; pada 1960-an, NU berperan penting dalam mengalahkan komunisme di Indonesia; dan pada 1990-an, NU mendukung transisi demokrasi bangsa. Saat ini, NU mempromosikan penghormatan terhadap hak dan martabat manusia yang setara, baik di dalam Islam, di seluruh Indonesia, maupun di antara bangsa-bangsa lain.

AKN-NU memperkuat misi NU dengan menyediakan pendidikan luas yang memadukan keunggulan Islam dan Barat. Pendidikan ini diyakini NU selaras dengan ajaran Islam, mempererat pemahaman lintas iman dan dialog antarperadaban, serta membentuk cendekiawan, jurnalis, pendidik, penggerak, dan pejabat pemerintah yang mampu memperkuat demokrasi Indonesia yang melindungi hak, multiagama, dan multietnis.

Indonesia, yang menjadi sasaran operasi pengaruh Partai Komunis Tiongkok, seharusnya mendapat perhatian lebih besar dari diplomasi Amerika. Sebagai republik presidensial, Indonesia memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan kedelapan terbesar di dunia. Dengan sekitar 285 juta penduduk, Indonesia adalah demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat, serta negara terpadat keempat setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Muslim Indonesia berjumlah sekitar 240 juta – terbanyak dibanding negara manapun. Indonesia juga memiliki hampir 30 juta umat Kristen, hampir 5 juta umat Hindu, dan lebih dari 300 kelompok etnis. Penduduknya menuturkan lebih dari 700 bahasa. Indonesia meraih skor tertinggi dalam Global Flourishing Study April 2025. Semboyannya adalah “Bhinneka Tunggal Ika”. Konstitusinya menegaskan kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum serta menjamin hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, berkumpul, berasosiasi, dan berekspresi. Terbentang di garis khatulistiwa sepanjang lebih dari 3.000 mil dengan sekitar 17.000 pulau, Indonesia menempati posisi strategis di jalur laut Indo-Pasifik.

NU juga patut diperhatikan Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS, bukan hanya karena kiprahnya di Indonesia. Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf mengecam bangkitnya ekstremisme Islam di Timur Tengah yang berupaya menaklukkan dengan kekerasan, menundukkan bahkan melenyapkan orang kafir, dan mendirikan kembali kekhalifahan. Dalam tulisan The Civilizational Origins of Indonesia’s Nahdlatul Ulama and its Humanitarian Islam Movement, Staquf bersama C. Holland Taylor menjelaskan bahwa NU telah memelopori “strategi global untuk mendamaikan ajaran Islam dengan realitas dunia modern yang konteks dan kondisinya berbeda jauh dari ketika hukum Islam klasik lahir.”

Rekonsiliasi Islam dan modernitas ala NU, tulis Staquf dan Taylor, membutuhkan “upaya jangka panjang, sistematis, dan institusional untuk merekontekstualisasi (mereformasi) ajaran ortodoksi Islam yang usang dan bermasalah serta cenderung melahirkan kebencian, supremasi, dan kekerasan.” Reformasi ini dilakukan dari dalam, setia pada Islam, dengan prinsip-prinsip fiqh klasik yang sama, namun untuk menjawab tantangan moral dan politik masa kini. NU berusaha “menyelaraskan ajaran Islam dengan dunia modern demokrasi dan hak asasi manusia” melalui ijtihad dalam merumuskan hukum Islam.

1 2Laman berikutnya

Artikel Terkait

Back to top button