Iuran BPJS Kesehatan Dinaikkan, Rakyat Menangis
“Orang bilang tanah kita tanah surga, Tongkat kayu dan batu jadi tanaman” inilah sedikit penggalan lirik lagu “Kolam Susu” karya Koes Plus. Dimana lirik lagu tersebut mengambarkan betapa kayanya negeri ini hingga kayu dan batu bisa ditanami. Ya, tak dapat dipungkiri bahwa negeri ini merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alam yang seyogianya dapat mensejahterakan rakyatnya.
Namun apalah daya, hal tersebut tidaklah terjadi. Rakyat semakin hari semakin melarat. Kebijakan-kebijakan penguasa pun semakin membuat rakyat tercekik dan dipalak.
Sebagaimana dilansir CNNIndonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berlaku mulai 1 September 2019. “Sudah (akan berlaku 1 September),” katanya di Gedung DPR, Kamis (29/8).
Tak tangung-tangung rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut naik dua kali lipat dari iuran sebelumnya, sebagaimana usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati peserta kelas mandiri I naik dari Rp80 ribu per bulan menjadi Rp160 ribu per bulan. Lalu kelas mandiri II naik dari Rp59 ribu per bulan menjadi Rp110 ribu dan iuran kelas mandiri III meningkat menjadi Rp42 ribu dari Rp25.500 per bulan.
Diharapkan dengan adanya kenaikan tersebut bisa menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan yang berpotensi mencapai 32.84 trilyun hingga akhir tahun 2019.
Alih-alih ingin menyelesaikan masalah dengan menyerahkan pengurusan layanan kesehatan kepada pihak BPJS Kesehatan, pemerintah justru mengundang masalah baru. Dimana kenaikan BPJS Kesejahatan yang cukup fantastis ini jelas akan kembali mencekik leher rakyat. Rakyat yang kini telah terpuruk dengan berbagai kebutuhan hidup yang terus meningkat, ditambah pajak yang kian melilit diberbagai sektor, subsidi yang kian dipangkas, dan kini layanan kesehatan yang harusnya didapatkan dengan murah harus menjadi khayalan belaka.
Sungguh ironis, negeri yang kaya akan sumber daya alam, namun tak mampu mensejahterakan rakyatnya dan justru membebani rakyatnya dengan segudang persoalan kebutuhan hidup. Padahal sejatinya, negara ini mampu mensejahterakan rakyatnya jika mengelola SDAnya dengan baik dan benar. Mengingat SDA merupakan harta milik rakyat yang haram diswastanisasi ataupun diprivatisasi yang hasilnya dikembalikan kepada rakyat.
Namun apalah daya, faktanya kini pemerintah begitu mudah menyerahkan pengelolaan SDA kepada pihak swasta ataupun asing yang membuat negara ini kehilangan pos pemasukan guna memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Asas swasta ataupun asing dalam mengelola SDA jelas tidak akan pernah berpihak kepada rakyat. Mereka akan meraup untung sebesar-besarnya demi diri mereka sendiri.
Inilah bukti bahwa negara yang mengemban sistem kapitalis sekuler hanya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tunduk kepada para kapital. Mereka hanya menjadikan pengurusan rakyat sebagai hasrat agar tetap berkuasa, dan rela mengorbankan kepentingan rakyatnya. Sehingga tak heran jika layanan publik yang seharusnya menjadi tangungjawab negara harus dijadikan ladang bisnis bagi pemerintah. Bahkan, mereka tak segan-segan memalak rakyat dengan segudang dalih “kemaslahatan rakyat”.
Hal ini jelas berbeda dengan sistem Islam yang tegak diatas paradigma yang lurus, lagi benar. Sistem Islam melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah dan bertangungjawab terhadap kepemimpinannya. Asas kepemimpinannya pun berdasar pada kesejahteran rakyat dan terpenuhinya hajat hidup orang banyak, serta ridho Illahi.
Sehingga layanan kesehatan yang merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat menjadi tangungjawab negara dan dipenuhi dengan murah, bahkan gratis dengan berbagai fasilitas terbaik dan dokter terbaik.
Sebagai salah satu bukti, rumah sakit yang pertama kali dibangun di dunia adalah oleh orang muslim. Pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit yang dalam bahasa Persia disebut Bymaristan ini menjadi garda depan di saat bangsa-bangsa Barat sedang dalam masa keterpurukan.
Rumah sakit siap melayani siapa pun yang datang berobat, walaupun mereka orang-orang Nasrani kala itu. Mereka pun tidak dipungut biaya sepeser pun oleh pihak rumah sakit. Tak hanya itu, di masa perkembangan Islam, para khalifah semakin memperhatikan bidang kesehatan dengan membangun rumah sakit diberbagai kota-kota besar, misalnya Rumah Sakit Adhudi di Baghdad (371 H), Rumah Sakit Nuriy di Damaskus (549 H), Rumah Sakit Manshuriy di Kairo (683 H). Bahkan ada juga rumah sakit yang berpindah-pindah guna menyentuh masyarakat yang berada di desa-desa pelosok. Rumah sakit tersebut dilengkapi berbagai fasilitas yang amat lengkap dari mulai dokter, peralatan kesehatan, dan obat-obatan.
Kemudian untuk tetap memajukan layanan kesehatan, para khalifah pun membuka fakultas kedokteran dengan para pengajar seorang dokter yang ahli di bidangnya masing-masing. Bukan hanya itu, para khalifah saat itu juga memanggil dokter terbaik dari Nasrani untuk mengajarkan keahlian kedokteran kepada para mahasiswa-mahasiswa muslim. Hal itu semua dilakukan guna menunjang keberlangsungan layanan kesehatan bagi rakyatnya.
Semua ini dapat dilakukan jika para pemimpin benar-benar konsisten terhadap tangungjawabnya sebagai seorang pemimpin. Dia akan mencurahkan segenap tenaga dan pemikiranya guna mensejahterakan rakyatnya. Dia juga akan mengelola SDA yang melimpah di negerinya untuk pemasukan pos-pos Baitul Mal demi terpenuhinya hajat hidup orang banyak. Wallahu A’lam Bishshawaab.
Siti Komariah, S. Pd. I
(Komunitas Peduli Umat)
