Jalan Tol Pemakzulan Jokowi
Maka, jelas proses pengarbitan dan atau pencangkokan Gibran itu tak lain tak bukan, adalah hasil legitimasi dan hegemoni kekuasaan betapa kotornya perselingkuhan dan persekongkolan politik dinasti.
Sekaligus, menandai telah lahir kekuasaan dinasti politik baru Jokowi-Gibran-Anwar Usman. Yang bakal mencoreng moreng tatanan demokrasi ke depan dengan hanya tersisa literasi dan narasi ini di Indonesia, “Selamat Tinggal Demokrasi!!”.
Tetapi pertanyaan yang paling substansi dan urgensi, adalah apakah artinya dari terjadinya peristiwa quasi politik kekuasaan yang serba berkeselebatan dalam pencalonan Gibran itu? Jelas sebagai pemaksaan, ketergesaan dan ketermendesakan betapa ambisi besar kekuasaan politik dinasti dimainkan!
Koherensi relasinya itu berarti tindakan tuntutan hukum harus pula berkecepatan sangat tinggi setelah terbuka pintu gerbang jalan tol bebas hambatan bagi:
Pertama: Majelis Kehormatan MK yang dibentuk baru untuk tujuan mengembalikan marwah dan martabat, serta kepercayaan rakyat terhadap MK harus sesegera mungkin bersidang mengambil keputusan.
Setelah adanya indikasi nyata-nyata betapa begitu tebal dan pekatmya pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman. Berakibat pemecatan jabatannya dan Gibran dibatalkan pencalonannya, serta langsung dan otomatis ke pemakzulan Jokowi.
Kedua: Adanya jalan tol konstelasi perubahan di DPR setelah Masinton Pasaribu dari fraksi PDIP di dalam Sidang Paripurna DPR mengusulkan perlu diajukan Hak Angket.
Sebagai upaya penyelidikan adanya pasal-pasal nomenklatur perbuatan pelanggaran melawan hukum terhadap UU KUHP Pidana Umum tentang tindakan dan perbuatan kejahatan kriminal nepotisme.
Dan itu sudah dapat dipastikan akan didukung dan mendapatkan dukungan fraksi-fraksi lainnya di DPR. Terlebih, dengan lokomotif PDIP beranggota jumlah kursi terbesar.
Ketiga: Juga adanya pintu tol percepatan konstelasi semakin menyeruaknya gerakan People Power yang sebelumnya sudah diinisiasi oleh komunitas Petisi 100, demo-demo pengadilan jalanan oleh para mahasiswa, Serikat Buruh, komunitas emak-emak, ormas-ormas Islam, profesi dan ormas kebangsaan, dsb
Keempat: Atau melalui konstelasi jalan tol lain yang belum pernah termunculkan, yaitu pernyataan referendum nasional mosi tidak percaya yang sudah pasti bisa diinisiasi oleh DPD DPR merepresentasikan usulan seragam dan serentak dari seluruh daerah-daerah di Indonesia.
Kelima: Belum lagi masih tengah berjalan proses persidangan di pengadilan Jakarta Pusat terkait ijazah palsu.
Akhirnya, seluruh jalan tol itu mengarah dan bermuara ke satu titik pintu masuk DPR/MPR untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk menetapkan pemakzulan dan pemberhentian Jokowi sebagai Presiden!! Wallahu a’lam Bishawab. []
Mustikasari-Bekasi, 3 November 2023
Dairy Sudarman, Pemerhati Politik dan Kebangsaan
