Jawaban Telak Jubir PKS ke Hasto: Kepala Daerah PDIP Terbanyak Korupsi

19 September 2022

2 minutes read

Data kepala daerah di Jateng yang ditangkap KPK.

Jakarta (SI Online) – Juru Bicara PKS Muhammad Kholid meminta Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk diam dan tidak membanding-bandingkan kepala daerah khususnya yang dipimpin oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Baiknya, setop membanding-bandingkan kepala daerah,” kata Kholid melalui keterangan pers, Ahad, 18 September 2022.

Kholid mengungkapkan, jika ingin terus membandingkan kepala daerah terutama yang dipimpin oleh PKS, maka dirinya meminta agar Hasto juga berkaca terhadap daerah yang dipimpin oleh PDI Perjuangan.

“Fakta bahwa kepala Daerah dari PDIP merupkan yang terbanyak terjerat kasus Korupsi? Apakah ini termasuk prestasi?,” kata Kholid.

Untuk itu Kholid meminta agar Hasto tutup mulut dan tidak terus memperolok daerah yang dipimpin oleh PKS. Jika pernyataan Hasto itu terakit dengan sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM, Kholid mempertegas hal itu memiliki rasionalitas.

“Jadi PKS mengkritik dan menolak kebijakan kenaikan harga BBM karena memang alasan dan rasionalitasnya, di tengah minyak dunia turun, di tengah ekonomi rakyat masih babak belur karena pandemi kok tega-teganya naikan harga BBM?,” kata Kholid.

PKS pernah tolak kenaikan harga BBM di era Presiden SBY

Kholid menambahkan, sikap PKS yang menolak kenaikan BBM bukan hanya terjadi di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saja. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat untuk periode kedua yakni pada 2009-2014, PKS juga menyatakan sikap menolak kenaikan harga BBM.

“PKS pernah dukung kenaikan BBM di periode pertama SBY. Tetapi PKS juga pernah menolak kenaikan harga BBM di periode kedua SBY, meskipun PKS di koalisi. Jadi PKS obyektif saja. Di luar atau di dalam pemerintahan PKS bisa menolak,” kata Kholid.

Kholid mengatakan, sikap PKS tidak terpengaruh atas dimana posisinya baik sebagai koalisi maupun oposisi.

“PKS menolak bukan karena oposisi atau koalisi. PKS menolak karena suara hari rakyat dan nalar/rasionalitas publik, Lalu, bagaimana dengan PDIP?,” kata Kholid.