Jokowi Diam Soal Isu Perpanjangan Jabatan, Pengamat: Tanda Dukung Penundaan Pemilu 2024
Jakarta (SI Online) – Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI), A. Khoirul Umam, menyatakan pentingnya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pengurus Pusat Muhammadiyah menyatakan sikap tegas terkait munculnya wacana penundaan Pemilu.
“Saya sangat berharap Islamic-based civil society (masyarakat sipil berbasis Islam), khususnya PBNU dan Muhammadiyah sikapnya, statement-nya harus clear,” ungkap Khairul Umam dalam webinar pada Rabu, 2 Maret 2022.
Umam juga mempertanyakan ketegasan sikap Presiden Joko Widodo. Menurutnya, seharusnya presiden bersikap jelas dan tegas, tidak diam atau mendiamkan.
Khairul mengatakan, sikap diam Jokowi hanya menandakan bahwa kepala negara berada dalam barisan yang mendukung penundaan Pemilu 2024 untuk memperpanjang kekuasaan.
Mendiamkan wacana itu, lanjutnya, berarti ada tanda, kalkulasi, dan strategi di baliknya. Kalau hal itu terjadi, masyarakat mempertanyakan kembali komitmen reformasi yang dititipkan kepada Jokowi saat ini.
“Kalau itu semua dilakukan, wajar kita masyarakat sipil di kalangan menengah terdidik mempertanyakan, ‘ada apa dengan reformasi yang dititipkan terhadap pemimpin kita?’,” ujarnya.
Umam juga menyatakan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 oleh elite parpol merupakan tindakan testing the water. Jika wacana penundaan Pemilu 2024 tidak mendapat penolakan masyarakat sipil, wacana itu akan sangat mungkin terjadi.
“Dari sekian banyak narasi yang diusung ini kembali mencoba melakukan testing the water untuk mengembalikan arsitektur politik Orde Baru, polanya cukup mirip,” ucapnya.
Jokowi Gagal
Dalam kesempatan yang sama, ekonom senior Faisal Basri mengutip pernyataan Lord Acton “Power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely.”
