Jokowi Diberi Penghargaan Kemerdekaan Pers, Fadli Zon: Sangat Ironis
Jakarta (SI Online) – Penghargaan kemerdekaan pers yang diberikan kepada Prsiden Jokowi bertepatan dengan Hari Pers Nasional (HPN) di Surabaya, 9 Februari 2019, dinilai sangat ironis. Penghargaan diberikan di tegah maraknya menomena “blackout” untuk berita-berita yang merugikan penguasa.
“Sangat ironis. Ini seharusnya membuat insan pers merasa prihatin,” ungkap Wakil Ketua DPR Fadli Zon dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (09/2/2019).
Selain itu, lanjut Fadli, masih hangat pemberian remisi terhadap otak pembunuhan wartawan Radar Bali yang membuat banyak orang marah. “Penghargaan kepada Pak Jokowi itu memang pantas dikritik,” ungkap Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengingatkan, institusi pers bukan hanya mewakili para pekerja pers atau pemilik industri media semata, melainkan juga mewakili suara dan kepentingan publik. Pers adalah penyambung lidah publik.
“Itu sebabnya dalam kajian demokrasi atau ilmu politik, pers selalu mendapatkan atribut yang istimewa. Pers jangan terkooptasi oleh kepentingan pemilik modal,” kata Fadli.
Fadli mengaku prihatin atas fenomena sebagian pers hari ini yang dinilainya berperan sebagai brosurnya penguasa, bukan sebagai “watch dog” yang mengritisi jalannya pemerintahan.
“Kita berharap agar pers tak kehilangan fungsi sebagai alat kontrol kekuasaan. Tugas pers memang bukanlah menyanjung-nyanjung pemerintah, tapi mengawasi merek,” pungkasnya.
Red: shodiq ramadhan
