Jokowi “Vokal” karena Data Tidak Akurat

Selama debat itu, setiap isu yang diangkat, Jokowi selalu mensuplai publik dengan menggunakan data yang tidak benar. Ada yang paling menyedihkan, ia mengatakan bahwa semenjak empat tahun terakhir, Jokowi mengklaim bahwa tidak ada satupun konflik agraria.

Anda pasti akan bersedih, apabila mengetahui ada ratusan masyarakat Kendeng Jawa Tengah yang memprotes sikap pemerintah yang membiarkan pertambangan karst PT. Semen Indonesia di Rembang. Mereka menuntu Presiden untuk mencabut izin lingkungan yang dikeluarkan oleh , Gubernur Jawa Tengah. Tetapi seperti biasa Jokowi tidak mengindahkan tuntutan itu, hingga mereka melakukan aksi semen cor Kaki di depan Istana, yang menyebabkan kehilangan nyawa.

Menurut beberapa sumber data, bahwa dalam persoalan konflik agrarian ini, terdapat 41 orang korban tewas, dan 546 korban dianiyaya. Tetapi Jokowi tidak mengetahui atau tidak menganggap itu sebagai konflik. Mungkin patut kita refleksi, bahwa Jokowi memang merasa “bodoh amat” dengan persoalan HAM. Jadi ia tidak akan peduli dengan apa yang terjadi, menyangkut masalah hak dan kemanusiaan.

Apa yang telah diucapkan oleh Jokowi dihadapan publik terlalu banyak ketidakakuratannya. Itu merupakan penyesatan informasi publik. Bukan hanya masalah yang tersebut di atas, masalah lain juga yang patut disoroti adalah pembangunan jalan desa yang diklaim dari hasil dana yang dikucurkan pemerintah sebagai bentuk keberhasilan jokowi.

Ada 191.000 km jalan desa telah dibangun. Tetapi rinciannya dari berbagai desa itu belum ditemukan. Bagi saya pembangunan di desa yang ada diberbagai daerah, tidak terlepas dari dana pemerintah daerah dan dana aspirasi anggota DPRD baik itu di provinsi dan Kabupaten/kota.

Klaim 191.000 km pembangunan jalan dengan menggunakan dana desa cenderung tendensius dan berlebihan. Kalau semua klaim itu benar, berarti pemerintah Daerah seluruh Indonesia patut dipertanyakan. APBD itu diperuntukkan untuk apa? Dana alokasi yang menjadi perintah UU sudah diapakan? Ini persoalan serius.

Kalau semua pembangunan infrastruktur adalah hasil kerja Jokowi, seharusnya KPK turun semua ke daerah dan mempertanyakan uang rakyat di daerah itu. Ini seperti pemerintahan sentralistik. Ada masalah serius dalam persoalan ini.

Disela-sela itu, ada yang paling lucu dari debat kemarin, Jokowi mengaku pergi menemui nelayan jam 12 malam berdua bersama sopirnya, bukankah jokowi saat ini menjabat sebagai Presiden yang tentunya ada ada aturan protokoler, setiap aktifitas ada protap pengawalan, Publik heran sekaligus geli mendengar itu. Karena jam 12 malam nelayan sedang berada di laut, dan pulang biasanya subuh/siang.

Pertanyaannya, Jokowi bertemu siapa jam 12 malam itu? Kenapa hanya berdua? Dalam agenda yang ‘maha penting ‘ itu kenapa tidak ada lensa kamera yang memotret. Kebiasaan Jokowi di potret kamera sudah menjadi rahasia umum. Ini ada yang keliru dari cara Jokowi menyampaikan informasi yang luar biasa itu. Sungguh ini merupakan satu pernyataan yang mudah sekali diketahui tingkat kebenaran atau kebohongannya meskipun tidak memiliki jejak.