Kala Harta Kalahkan Kata
Bantuan sosial juga digelontorkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan nama Program Indonesia Pintar (PIP), Dari catatan Kemendikbudristek, alokasi PIP tahun 2024 ditujukan untuk 18,59 juta SD, SMP, dan SMA/SMK. Adapun bantuan dana PIP untuk siswa jenjang SMA/SMK meningkat dari Rp1 juta pada 2023, menjadi Rp1,8 juta pada tahun 2024 ini.
Melihat penggelontoran bantuan sosial dari pemerintah -dengan berbagai nama itu- maka tak heran bila pasangan 02 yang didukung presiden mencapai kemenangan. Menurut catatan majalah Tempo, bantuan sosial itu akhir-akhir ini tidak melibatkan Kementerian Sosial. Bantuan ini banyak diberikan kepada kantong-kantong suara yang diduga pasangan 02 mendapat suara yang lebih rendah dari pasangan 01 atau 03. Seperti di Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan lain-lain.
Rupanya strategi presiden dengan para menterinya untuk memenangkan pasangan 02 ini ‘cukup berhasil’. Berdasarkan data Quick Count, pasangan 01 hanya menang di Sumatera Barat dan Aceh. Daerah-daerah lainnya disapu bersih oleh pasangan 02.
Kemenangan 02 ini menunjukkan kelemahan sistem pemilu saat ini. Mestinya sejak awal Bawaslu menyemprit adanya upaya Presiden untuk memenangkan pasangan 02 dengan memakai Bantuan Sosial. Bila hal seperti ini dibiarkan, maka calon yang didukung presiden hampir pasti akan menang dalam pemilu. Masyarakat kita banyak yang ‘berperasaan tidak enak’ bila sudah diberikan bantuan, kemudian memilih calon yang lain.
Bila pemilu berjalan fair, tanpa adanya intervensi presiden, kemungkinan besar yang menang adalah pasangan 01. Capres Anies Baswedan dengan gagasan, pemikiran dan kalimat-kalimatnya yang cemerlang, mampu mengumpulkan ribuan atau ratusan ribu massa tiap kunjungan ke daerah-daerah. Tanpa bantuan presiden presiden -terutama bansos- pasangan 02 kemungkinan besar akan keok.
‘Cara kotor’ presiden, terlihat jelas juga ketika menaikkan tunjangan kinerja Bawaslu menjelang dua hari pencoblosan. Dengan kenaikan tunjangan ini tentu ‘sungkan’ bagi Bawaslu untuk menjatuhkan sanksi terhadap cara-cara kotor pemerintah dalam memenangkan pasangan 02.
Kini hampir pasti pasangan 02 memenangkan pilpres kali ini. Kini tinggal peran Bawaslu mampu bersikap adil atau tidak dalam pemilu kali ini. Begitu juga Mahkamah Konstitusi sikapnya yang adil juga dinanti. Kemungkinan besar pasangan 01 dan 03 akan membawa masalah-masalah kecurangan ini ke MK.
Memang menjadi penguasa atau pejabat yang adil tidak mudah. Rasulullah Saw menjamin pemimpin yang adil akan dilindungi Allah di hari akhir nanti.
Untuk pendukung pasangan 01, maka kini tinggal doa moga Bawaslu dan MK dibukakan hatinya melihat kecurangan-kecurangan yang massif dalam pemilu ini. Wallahu azizun hakim. []
Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik.
