Kampanyekan Toleransi, Pemerintah Tidak Toleran terhadap Warganya

Pihak kepolisian harus sadar bahwa kata khilafah itu adalah bagian ajaran Islam, sebagaimana fatwa MUI. Kata khilafah berasal dari kata khalifah, arti luasnya usaha-usaha memakmurkan bumi. Al-Qur’an menyatakan, ”Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.” (QS. Al Baqarah: 30).

Imam Hasan al Bana, pendiri Ikhwanul Muslimin mengartikan khilafah sebagai gabungan negeri-negeri Islam. Habib Rizieq begitu juga. Taqiyuddin an-Nabhani mengartikan khilafah identik dengan pemerintahan masa Rasulullah, sahabat sampai Khilafah Utsmaniyah. Khilafatul Muslimin nampaknya mengartikan khilafah dengan membentuk kelompok Islam independen dalam sebuah negara dengan nama Khilafatul Muslimin.

Khilafatul Muslimin yang berdiri sejak masa Soeharto ini (1997) ini, dibiarkan berdiri sejak masa Soeharto, Habibie, Gus Dur dan Megawati. Mengapa di masa Jokowi ini ditangkapi? Mengapa pemerintah Jokowi paranoid kepada kelompok-kelompok Islam? Mengapa pemerintah Jokowi tidak serius menumpas Gerakan Papua Merdeka yang jelas-jelas membunuh rakyat? Mengapa Jokowi tidak menangkapi orang-orang yang pro Papua Merdeka? Mengapa hanya kelompokkelompok Islam? Mengapa pemerintah Jokowi tidak serius menumpas Gerakan Papua Merdeka yang jelas-jelas membunuh rakyat? Mengapa Jokowi tidak menangkapi orang-orang yang pro Papua Merdeka? Mengapa hanya kelompok Islam saja yang dibidik? Begitulah yang dikeluhkan banyak masyarakat Islam di tanah air.

Nasib Tiga Dai Kita

Penangkapan tiga orang dai ternama (Desember 2021), Ustadz Farid Okbah, Dr Zein an Najah dan Dr Anung Hamad juga banyak dikeluhkan masyarakat Islam. Mereka terkenal dengan dai yang mengajak perdamaian. Mereka terkenal dengan dai yang menyerukan agar umat Islam kokoh dalam persatuan. Mereka terkenal dengan dai yang menyerukan ‘NKRI Bersyariah’. Mereka terkenal dengan dai yang menyerukan agar umat Islam yang memperjuangkan syariat Islam, menyalurkan aspirasinya lewat parlemen.

Mereka bukanlah dai yang menyerukan kekerasan. Mereka bukanlah dai yang menyerukan pengeboman. Mereka bukanlah dai yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Mereka hanya dituduh terlibat dalam Lembaga Amil Zakat Abdurahman bin Auf. Dimana lembaga ini kabarnya pernah menyetor sekitar dua persen dananya ke Jamaah Islamiyah.

Kini ketiganya masih ditahan Densus. Sampai saat ini kabar mereka akan diadili, belum ada berita, padahal sudah enam bulan penahanan.

Walhasil, harusnya pemerintah Jokowi konsisten dengan ide demokrasi yang telah dibangun oleh founding fathers kita. Mereka telah menapakkan bahwa dalam demokrasi, masyarakat berhak mengaplikasikan apa yang diyakininya, selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Masyarakat bebas menyampaikan suaranya. Dalam demokrasi, tidak boleh dilakukan penangkapan terhadap orang-orang yang mengadakan gerakan tanpa kekerasan. Apalagi demokrasi kita adalah demokrasi ketuhanan. Demokrasi yang dilandasi agama.

Bila pemerintah (lewat polisi) terus melakukan penangkapan terhadap umat Islam, maka wajar kini banyak masyarakat yang benci kepada pemerintah. Di grup-grup WA atau medsos tiap hari caci maki kepada pemerintah terjadi.

Bila hal ini terus terjadi, maka kemungkinan pemerintah Jokowi nanti pemerintahannya berakhir suul khatimah bukan husnul khatimah. Wallahu azizun hakim.

Nuim Hidayat, Dosen Akademi Dakwah Indonesia Depok