Kartu Prakerja Ngawur, Terbukti Tak Tepat Sasaran

Sukamta menyebut, di salah perusahaan platform digital juga ada yang menyediakan pelatihan kartu prakerja berupa paket dasar memancing dan kelautan. Sayangnya peserta tidak diajari secara langsung bagaimana cara memancing, namun hanya melihat video tutorial, dan juga tidak diberikan modal berupa alat pancing.

“Ini kan jelas pembodohan rakyat dengan pelatihan secara online senilai Rp5,6 triliun,” kata Sukamta.

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, salah satu kesalahan konsep Kartu Prakerja ini karena sejak awal terlihat “pusat centris”. Padahal daerah sesungguhnya lebih paham kondisi SDM lulusan SMA/SMK di daerahnya. Selain itu mereka juga lebih mengetahui kebutuhan tenaga kerja terampil seperti apa yang dibutuhkan di daerah.

“Tidak ada semangat otonomi daerah dalam program kartu prakerja ini. Padahal di daerah hingga kabupten/kota ada nomenklatur Dinas Tenaga Kerja,” kata dia.

Karena itu Sukamta meminta agar Pemerintah memperbaiki dahulu konsep Kartu Prakerja. Untuk saat ini, ia juga menyarankan pemerintah agar fokus mengatasi penyebaran COVID-19 serta mengatasi dampaknya secara sosial-ekonomi.

“Stop program Kartu Prakerja, fokus untuk mengatasi COVID-19 secepatnya. Pemerintah jangan semakin bebal dan anti kritik soal program Kartu Prakerja yang jelas terlihat ngawur ini,” kata Sukamta.

red: shodiq ramadhan