Kelompok Separatis Papua Disebut Teroris, Gubernur Papua Sarankan Pemerintah Konsultasi dengan DK PBB

Selain itu, kata Lukas, pihaknya meminta pemerintah pusat menjalin komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB.

“Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa Pemerintah Pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB,” kata Lukas.

Terakhir, Lukas menyatakan, rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI.

“Kami menginginkan agar pendekatan keamanan (security approach) di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan bukan pertukaran peluru,” pungkasnya.

red: farah abdillah