Khalifah Umar Tidak Antikritik

Pernyataan Presiden Jokowi lagi-lagi menuai kontroversi. Tak ayal, media sosial kini tengah dipenuhi curahan hati netizen terkait paradoks yang ditimbulkan orang nomor satu di Indonesia ini.

Sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia (10/2/2021) Presiden Jokowi meminta agar masyarakat aktif mengkritik pemerintah dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi dalam perbaikan pelayanan publik. Senada dengan itu, Tempo.co (8/2/2021) juga menerbitkan satu artikel bertajuk “Jokowi Minta Masyarakat Lebih Aktif Mengkritik dan Memberi Masukan”.

Bukan warganet negeri +62 namanya jika luput dari plesetan atas pernyataan ini. Ada yang memaknai “lebih aktif mengkritik” dan “memberi masukan” itu maksudnya lebih aktif mengkritik pemerintah dan memberi masukan ke penjara. Memang sudah menjadi rahasia umum, bukan sekali dua kali, kasus orang mengkritik pemerintah yang mendapati ujung panggilan dan penangkapan.

Kebebasan berpendapat dan mengkritik pemerintah memang dijamin. Namun, kebebasan setelah berpendapat itulah yang menyisakan tanda tanya besar. Begitulah agaknya keluh kesah netizen.

Apalagi kalau bukan sebab terjerat UU ITE. UU karet yang nampaknya menjadi gebuk rezim pada siapa saja yang berseberangan. Rakyat semakin tak berdaya, sekadar kritik pun berujung penjara. Masih tak patutkah yang demikiran itu disebut sebagai rezim otoriter?

Tentu masih melekat dalam benak kita ketika sang presiden disamakan dengan seorang sahabat nabi yang juga merupakan amirul mukminin, Khalifah Umar bin Khattab. Padahal yang sejatinya beliau ra., dikenal karena ketegasannya dan pendiriannya yang kuat dalam menggenggam Islam, nyatanya tak pernah bersikap antikritik.

Bahkan dalam suatu kisah, diceritakan bahwa Khalifah kedua kaum muslimin itu pernah dikritik oleh seorang perempuan di depan umum. Tidak lain adalah terkait dengan batasan mahar yang telah ditetapkannya. Bukannya marah dan menolak kritikan tersebut, atau bahkan memenjarakan si pengkritik. Sang Khalifah justru mengakui kesalahannya dan menerima argumentasi kuat yang didengarnya.

Inilah pemimpin yang lahir dari sistem Islam, atau yang oleh para fuqaha disebut sebagai Khilafah Islamiyah. Ia memimpin bukan atas dorongan nafsu duniawi, tetapi menyadari betul bahwa urusan agama dan negara ini harus ada yang menjaganya. Pemimpin yang demikian akan jauh dari sifat antikritik, sebab ia memahami keterbatasannya sebagai seorang makhluk yang bukan tidak mungkin untuk berbuat dan mengambil keputusan yang salah.

Pemimpin dan sistem yang dijalankan sesungguhnya adalah sebuah hubungan integral yang tak bisa dipisahkan. Sistem yang shahih tentu melahirkan pemimpin-pemimpin umat yang mumpuni. Mereka yang tak hanya berorientasi dunia tapi juga kehidupan setelahnya. Sebagaimana khalifah-khalifah Islam pada masanya.

Maka jika kita merindukan pemimpin yang benar-benar terbuka akan kritik, yang senantiasa mendengar suara dari setiap rakyatnya, tidaklah cukup hanya ganti orangnya. Tetapi juga sistemnya, yakni dengan mengembalikan Khilafah Islamiyah sebagaimana janji-Nya dan bisyarah dari lisan nabi-Nya yang mulia, Muhammad ﷺ. Hadanallahu waiyyakum.

Muntik A. Hidayah
Aktivis Muslimah dan Pegiat Literasi, Tinggal di Malang