Khilafah Boncengi Perhelatan Pemilu, Benarkah?
Kisruh pemilu 2019 baru saja usai, namun sisa-sisa pemilu masih menyisakan semrawut dan beragam masalah lainnya. Mulai dari berdebatan sengit, demonstrasi massa sampai isu people power dihembuskan.
Setelah berakhirnya hasil perhitungan suara capres dan cawapres 2019, dimana hasil kemengan pemilu akan berpihak pada capres nomor urut 01. Namun, sebagian pihak menilai bahwa kemenangan itu penuh dengan misterius, pasalnya banyak kejadian merugikan, kecurangan-kecurangan yang terjadi yang pro petahana dan merugikan pihak lainnya banyak beredar dan menjadi fakta yang tak terbantahkan. Telah disaksikan oleh semua kalangan. Bahkan pengamat politik, para fraksi DPR, pakar hukum, melihat bahwa memang pemilu banyak terjadi kecurangan-kecurangan, sampai pihak KPU sendiri mengakui terjadi kelalaian dan kesalahan input data. Malah pemerintah cenderung mengabaikan hal ini.
Bahwa pemilu negri ini penuh dengan kecurangan, manipulasi, rentan kebohongan, yang intinya demokrasi di negri ini sudah tak sehat dan mati.
Sayangnya, pihak pemerintah atau rezim melihatnya bahwa yang menyebabkan terjadinya semua ini disebabkan oleh khilafah. Khilafahlah yang telah memboncengi kesemrawutan, perhelatan dan kekacuan pemilu 2019. Sepertih dilansir oleh (Viva, 16/05/2019) melalui Menkopolhukam Wiranto mengatakan salah satu kelompok khilafah disebut memboncengi dalam perhelatan pemilu 2019, ujarnya.
Pernyataan yang sangat menggelikan, rezim yang mengkleim rangkaian pemilu yang culas, curang, penuh kebohongan dan manipulatif dengan mengatakan penyebab perhelatan dan kesemrawutan pemilu 2019 adalah khilafahlah yang menjadi penyebabnya. Khilafah itu ajaran islam bukan mahluk (baca: manusia) yang memiliki tangan dan kaki untuk bergerak dan berjalan merusak tatanan kehidupan. Sunggu sangat aneh, mereka para pejuang demokrasi yang melaksanakan pemilu tersebut yang menciptakan kecurangan, perhelatan, kesemrawutan pemilu tidak disebut memboncengi perhelatan pemilu! Malah khilafah yang dikambing hitamkan yang notabene tidak tahu-menahu arena panggung pemilu 2019.
Kelompok khilafah pun tidak pernah ikut berkontribusi untuk membuat perhelatan pemilu, jangankan ikut, terlibat saja tidak pernah. Para pejuang khlifah memilih golput, Itu menandakan bahwa sejatinya yang merusak jalannya pemilu itu adalah ada para pengusung dan pejuang demokrasi itu sendiri. Jadi dengan sendirinya, kita mengatakan tidak ada korelasi antara pemilu dan khilafah. Kesemrawutan pemilu murni disebabkan keserakahan para elite pejuang demokrasi, jadi jangan dikait-kaitkan dengan khilafah.
Jika kita melihat lebih jauh, ini hanya akal-akalan rezim yang represif dan anti terhadap ajaran islam untuk membumihanguskan khilfah ajaran islam dengan dalih ingin mengganti NKRI, anti pancasila dan UUD 1945 serta tidak nasionalisme. Jika rezim mengatakan keberadaan kelompok khilafah adalah ingin mengganti NKRI, anti pancasila dan UUD 1945 maka pertanyaannya apakah keberadaan para kelompok (pejuang) khilafah di negri ini, NKRI menjadi bubar?, sementara terus-menerus sekolah-sekolah tetap digaungkan pembacaan UUD 1945 dan pancasila tetap diperdengarkan dihadapan semua guru dan pelajar ketika upacara bendera berlangsung. Sungguh ini adalah perkataan yang provokatif dan mengada-ada.
Rezim panas, dan resah, khawatir, serta ketakutan tidak mampu membendung keinginan masyarakat akan perubahan, karena sejatinya rakyat sudah capek dipertotonkan dengan segala lika-liku demokrasi yang rusak dan tidak sehat, kecurangan yang terstruktur, masif dan sistemik dilakukan oleh rezim agar diberhentikan. Karenanya rezim malah mengebiri khilafah seolah adalah penyebab kegagalan demokrasi dalam menyelenggarakan pemilu.
Inilah cara pemerintah mengalihkan isu kesemrawutan dan perhelatan pemilu kepada khilafah, telah gagal menipu rakyat. Rakyat telah cerdas tak sudi dibodo-bodohi oleh rezim. Jadi jangan melegitimasi demokrasi digunakan sebagai alat kewenangan untuk kemenangan. Khilafah ajaran Islam tak layak dikriminalisasi dan dikambinghitamkan dalam pertarungan kekuasaan sistem demokrasi.
Sesungguhnya seluruh rangkaian perpolitikan akan aman, damai tanpa kecurangan ketika khilafah ada. Khilafah akan menjaga ketertiban dan melindungi dari semua perkara yang merusak tatanan kehidupan melalui keberadaan seorang pemimpin/imam. Sabda Rasul Saw, “Sesungguhnya imam itu laksana perisai, dimana orang-orang akan berperang dibelakangnya dan berlindung dengannya.” (HR. Muslim)
Khilafah adalah sebuah institusi politik yang akan menerapkan syariat islam secara kaffah (sempurna dan menyeluruh). Keberadaan khilafah akan menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam, pastinya akan menyelamatkan negeri ini dari keterpurukan, dominasi asing, liberalisasi ekonomi, dan hegemoni barat dan antek-anteknya.
Sudah saatnya umat beralih pada sistem politik islam. Dimana kepala negara akan benar-benar bertanggung jawab mengurusi dan mengatur urusan umat berdasarkan panduan wahyu (kitabulah dan sunah rasul). Sebagaimana sabda Rasul Saw, “Seorang imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi)
Sehingga penduduk bumi akan di limpahkan berkah dari langit dan bumi. “Jika sekiranya penduduk bumi beriman dan bertakwa maka akan kami limpahkan berkah dari langit dan bumi”… (TQS Al’araf: 179). Wallahu’alam.
Lina Umi
