Kiai Muhyiddin Junaidi Berharap Pemilu Libya Bebas Intervensi
Jakarta (SI Online) – Ketua Dewan Pertimbangan Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) KH Muhyiddin Junaidi memberikan pandangannya terkait agenda Pemilihan Presiden di Libya.
Kiai Muhyidin menilai, Pemilu Presiden Libya tanpa melibatkan dua calon kuat dari kubu mantan penguasa Libya Muammar Qaddafy yang diwakili Saif Islam dan kubu Jenderal Khalifa Haftar, penguasa Timur Libya akan mengurangi bobot demokrasi dan keterwakilan wilayah Libya yang kaya sumber daya alam dan manusia.
“Sesungguhnya test of real demokrasi justru terletak di sana. Rakyat Libya disuguhkan pilihan rasional, emosinal dan intelektual untuk memilih calon pemimpin mereka tanpa ada tekanan, intervensi dan ancaman baik dari dalam dan luar negeri,” ujar Kiai Muhyiddin melalui pernyataannya yang diterima Suara Islam Online, Jumat (3/12/2021).
Menurutnya, euforia kebebasan dan demokrasi yang dinikmati rakyat Libya sejak 2011 akan diuji di akhir tahun 2020. Pro kontra pasti terjadi dan mewarnai pesta demokrasi Libya.
“Adalah kewajiban moral, sosial dan politik bagi Indonesia untuk mendorong proses demokratisasi Libya berjalan sesuai dengan harapan di bawah pengawasan masyarakat dunia. Indonesia dan Libya punya sikap yang sama di forum regional dan global dalam banyak hal. Keduanya adalah anggota PBB, OKI, GNB dan sebagainya,” kata Kiai Muhyiddin.
Ketua Biro Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional PP Muhammadiyah Muhammadiyah itu mengatakan, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia, Indonesia harus membagi pengalaman berharga dalam menerapkan demokrasi dengan tanpa harus mengorbankan kearifan lokal.
Kiai Muhyiddin menjelaskan bahwa Islam mendorong umatnya untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan konflik dan perbedaan, terutama aspek muamalah.
“Tradisi Islam sering sejalan dengan demokrasi. Kemenangan bukan tujuan inti dari sebuah perjuangan panjang menegakkan demokrasi,” kata Alumni Universitas Islam Libya itu.
Menurut Kiai Muhyiddin, menjaga keberagaman dan menghormati perbedaan di era disrupsi jauh lebih tinggi nilainya dari sekedar kemenangan penuh dengan kecurangan dan kebohongan.
“Keikutsertaan Indonesia dalam tim pemantau pemilu Libya di bawah naungan PBB sangat berarti dan bukti konkret kontribusi negara ini bagi penyelesaian masalah. Segudang pengalaman Indonesia di bidang perdamaian dunia bisa dijadikan rujukan atau petunjuk bagi negara yang mengalami era transisi ke arah demokrasi,” tandas mantan Ketua MUI Bidang Luar Negeri itu.
red: adhila
