Klaim Rakyat Puas Kinerja Jokowi: Survei Manipulatif?
Baru-baru ini Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo, nasionalisme, dan kebebasan sipil pada era pemerintahan Jokowi. Survei tersebut melibatkan 1.550 responden yang dipilih secara acak, dengan margin of error 2,5% dan dimulai dari 8-17 September 2019.
Berdasarkan hasil survei LSI, 10,6% masyarakat merasa sangat puas dengan hasil kerja Jokowi. Sedangkan 61,2% merasa cukup puas. Total 71,8% masyarakat yang mengaku merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.
Sementara 23,6% masyarakat yang merasa kurang puas terhadap kinerja presiden. Sisanya, 2,9% masyarakat sama sekali tidak merasa puas. Total sebanyak 26,5% tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.
Dari survei LSI tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi selama tiga tahun berturut-turut diperoleh angka 53,4% pada Oktober 2015; 67,5% pada Agustus 2016; 71,8% pada 2017 dan menurun menjadi 70,9% pada 2018. Sehingga LSI berkesimpulan hasil survei tahun 2019 merupakan hasil yang paling tinggi daripada hasil survei tiga tahun sebelumnya. (kompas.com, 4/11/2019).
Temuan senada jauh hari diungkapkan Lembaga Alvara Research Center. Berdasarkan hasil survei nasional Alvara pada 12-31 Agustus 2019 mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK di ujung masa jabatannya berada di angka 76,7%.
Riset ini menggunakan multi-stage random sampling dengan melibatkan 1.800 responden berusia 14-55 tahun melalui wawancara tatap muka. Sampel diambil di seluruh Indonesia yang tersebar di 34 provinsi, dengan jumlah sampel tiap provinsi proporsional terhadap jumlah penduduk. Rentan margin of error sebesar 2,35% dengan tingkat kepercayaan 95%. (beritasatu.com, 14/10/2019).
Survei kedua lembaga tersebut terus terang mengundang keheranan banyak pihak dan patut dikritik. Di mana hasil survei justru bertolak belakang dengan derasnya hujan fakta. Alih-alih menguatkan hasil survei kedua lembaga tersebut, sebaliknya banyak fakta yang kian meruntuhkan hasil survei yang ada.
Fakta berbicara, di akhir masa jabatan periode pertama Jokowi ditutup dengan gelombang aksi mahasiswa, sebagai buntut ketidakpuasan masyarakat di bidang penegakan hukum. Disahkannya UU KPK merupakan bukti bahwa negara “main-main” dalam upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberian sanksi dan DO terhadap rektor dan mahasiswa juga cerminan buruknya jaminan hak masyarakat untuk bersuara dan menyampaikan kritik.
Narasi radikalisme pun tidak hentinya membuat gaduh masyarakat. Bahkan narasi radikalisme kian masif digunakan untuk memecah belah dan membungkam suara kritis dari tokoh dan aktivis Islam. Narasi ini bahkan ampuh menyuburkan Islamofobia di tengah masyarakat. Publik pun kian pesimis dengan demokrasi. Iklim demokrasi pun kian buruk, sebab hukum semakin tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Suara-suara ketidakpuasan rakyat pun kian santer, seiring dengan ditekennya kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah ekonomi rakyat yang semakin sulit. Gelombang protes pun membanjir hingga ke dunia maya. Tagar #BubarkanBPJS pun pernah menjadi trending topic Twitter. Bukti bahwa rakyat tidak puas terhadap solusi tambah sulam defisit BPJS Kesehatan. Sebab alih-alih menuntaskan problematika kesehatan, negara justru kian zalim dan menyusahkan rakyat.
Sektor ekonomi yang diprediksi meroket pun kian nyungsep. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal III-2019 sebesar 5,02%. Jauh dari janji-janji manis Jokowi yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi di angka 7%.
Gelombang PHK pun menjadi fenomena yang tidak terbantahkan di masa pemerintahan Jokowi. Ketua Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK), Mirah Sumirat yang menyatakan pihaknya mencatat sejak awal tahun hingga Agustus 2019, sudah terjadi 3.000 kasus PHK. (finansialku.com, 4/9/2019).
Sementara Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, dalam hitungan kasar potensi tenaga kerja yang kena PHK mencapai 10.000 tenaga kerja. Sektor industri yang rawan terdampak PHK di antaranya industri baja, semen, elektronik, dan otomotif. (detik.com, 30/7/2019).
Kondisi ekonomi yang kian parah pun dibayangi ancaman kelaparan. Baru-baru ini ADB ( Asian Development Bank) bersama International Food Policy Research Institute (IFPRI) dan didukung Kementerian Bappenas mengeluarkan sebuah publikasi bertajuk “Policies to Support Investment Requirements of Indonesia’s Food and Agriculture Development During 2020-2045”. Dalam riset tersebut terungkap pada era 2016-2018 ternyata sebanyak 22 juta orang di Indonesia menderita kelaparan kronis.
Terungkap pula bahwa sejumlah besar orang masih terlibat dalam pertanian tradisional terperangkap dalam kegiatan yang dibayar rendah dan kurang produktif. Sehingga membuat banyak dari mereka tidak mendapatkan makanan yang cukup dan anak-anak mereka cenderung stunting. Akhirnya terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan selama beberapa generasi.
Dari sisi ketahanan pangan, akses tidak merata juga terjadi di Indonesia sehingga kerawanan pangan tetap menjadi masalah. Menurut catatan ADB tadi, Indonesia menempati urutan ke-65 di antara 113 negara dalam Indeks Keamanan Pangan Global (GFSI) yang diterbitkan oleh EIU (Economist Intelligence Unit). Peringkat tersebut paling buncit di antara kawasan regional seperti Singapura (peringkat 1), Malaysia (peringkat 40), Thailand (peringkat 54), dan Vietnam (peringkat 62). (cnbnindonesia.com, 9/11/2019).
Beberapa fakta tersebut jelas menunjukan bahwa kondisi Indonesia tidak baik-baik saja. Sehingga sangat “lucu” jika ada hasil survei yang menunjukan kondisi sebaliknya. Publik justru menyimpan tanda tanya besar. Bagaimana bisa ada hasil survei yang menyatakan tingkat kepuasan tinggi di tengah kondisi yang serba sulit? Jadi masyarakat mana yang dimaksud survei tersebut?
Tampak jelas, lembaga survei hari ini berperan sebagai tiang pengokoh kekuasan rezim. Lembaga survei manipulatif yang dibayar demi menutup bau borok penuh nanah rezim curang sekuler radikal. Semata-semata demi memoles pencitraan semu penguasa hingga rakyat terperdaya.
Dalam bingkai kapitalisme demokrasi, lembaga survei mutlak diperlukan sebagai penyokong pencitraan penguasa. Sebab melalui survei-survei inilah, masyarakat digiring untuk mempercayai sebuah hasil manipulatif ilmiah, yang memberi citra positif rezim yang berkuasa.
Publik semestinya belajar dari pilpres 2019. Di mana perang survei berujung pada ancaman perpecahan bangsa. Padahal hasil survei telah dipesan oleh para politisi rakus nan curang. Hasilnya? Yang menang adalah kekuatan modal.
Sejatinya survei manipulatif menjadi hal yang lumrah dalam sistem kapitalisme demokrasi. Di mana standar perbuatan bukan lagi halal-haram, tapi azas manfaat dan kepentingan. Maka, merekayasa hasil survei menjadi sebuah keniscayaan. Sehingga para intelektual tidak lagi malu, melacurkan intelektualitasnya demi pundi-pundi rupiah dan jabatan.
Di sinilah pentingnya menggencarkan dakwah menyadarkan politik umat dengan Islam. Supaya umat memiliki standar yang benar dalam mengindra dan menilai sebuah realita yang ada, termasuk realita yang dimanipulasi. Di satu sisi, kesadaran politik umat Islam akan mengantarkan umat, untuk melakukan perubahan ke arah sistem Islam, yang akan menjamin kebaikan dan keadilan yang hakiki. Insyaallah. Wallahu’alam bishshawaab.
Ummu Naflah
Muslimah Peduli Negeri, Mentor di AMK
