Kotak Kosong itu Kutukan bagi Oligarki

Siapa bilang kotak kosong itu bukan bagian dari norma hukum kedaulatan rakyat? Justru, artikulasi kotak kosong itu merupakan bagian inherent dari suatu sistem demokrasi. Alias, aras daulat rakyat itu sendiri. Bahkan, kotak kosong itu senjata terakhir dari suatu bentuk perlawanan rakyat berdaulat yang sudah terpentok di-baricade kekuasaan penguasa rezim zalim: The Last The Man behind the Gun. Kotak kosong itu menjadi jawaban atas paradoksal dan anti demokrasi manakala partai-partai itu sudah bukan lagi menjadi kendaraan politik rakyat yang beragam. Tapi, sudah menjadi modus operandi dan modus vivendi para elite politik partainya saja yang seragam. Itulah dramaturgi kotor di panggung politik yang ditunjukkan oleh 12 partai yang mendeklarasikan dukungan kepada Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKJ. Alasan yang disebut kemudian sebagai upaya rekonsiliasi kebersatuan nasional itu tak masuk akal dan terlalu mengada-ada menutupi keculasan dan kelicikan itu sendiri. Justru, lagi-lagi mereka melanggar norma-norma hukum demokrasi lainnya: meniadakan oposisi, konflik, dialektika dan diskursus, kebebasan menyatakan pendapat, dll Bahkan, mana ada suatu rekonsialiasi itu sangat mudah dipaksakan —seperti ketiga partai: PKB, Nasdem dan PKS, yang mengusung nyaris perubahan itu sampai menjadi ideologi kejuangan dan perjuangan rakyat itu sampai terakumulasi jumlah 40 jutaan pemilih itu. Yang luar biasanya boleh jadi sebagai pemilih masyarakat menengah yang melek politik dan intelektual —di Pilpres 2024 yang berseberangan dan hanya bisa dibuat kalah dengan pelbagai daya upaya maksimal kecurangan hingga berbiaya sangat mahal ribuan triliun. Lantas, kok begitu ujug-ujug bergabung takkan mungkin jikalau keculasan dan kelicikan itu dibuat takkan terulang: tanpa adanya kompensasi. Dan yang paling logis adalah kompensasi terkesan “berkesantunan” dalam pandangan mereka ketiganya: berupa luberan dana logistik sebagai pelicin “ongkos pengganti kekalahan”itu. Jadilah, viral PKS berubah bentuk menjadi 'PSK', PKB menjadi Partai Kesakitan Bangsa, Nasdem dari panas menjadi adem. Terlebih, di Partai Golkar termasuk anggota KIM itu sendiri, terdengar kabar yang an sich ngeri-ngeri sedap untuk menyelenggarakan Munaslub yang serba dadakan itu bakal digelontorkan dana sampai 2 T? Indikasinya dikarenakan tak ada satu pun DPD yang memprotes, tapi menerima secara aklamasi di seluruh Indonesia. Termasuk, itu sebagai ongkos sampai Jokowi, Gibran, Kaesang salah satunya masuk menjadi Ketua Umum dan atau Ketua Dewan Pembina. Itulah kenapa keputusan aklamasi di depan panggung sering kali disalahgunakan. Padahal, di belakang panggung aklamasi itu berarti deal transaction sawer-menyawer dibagi-bagi amplop-amplop angpau. Golkar partai melegenda, ternyata gampang dibeli juga dengan harga obral besar-besaran sama percis dengan di IKN. Pertanyaannya, lantas kenapa berupa amplop angpau? Patut diduga dikarenakan Jakarta itu sudah di-setting akan dijadikan program pusat aglomerasi yang akan menjangkau Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Siapa lagi kalau bukan dari oligarki pengembang PIK II sebagai pencetak kota baru yang kontradiktif dibangun: “negara dalam negara” lebih luas dari negara Singapura apalagi Jakarta? Pun BSD yang telah dilindungi oleh negara dengan penyematan status Proyek Strategis Nasional bagi keduanya. Tentu ada ongkos untuk tiket masuknya dong? Itulah kebobrokan moral kekuasaan di kolong langit Jakarta. Hingga, Anies Baswedan yang sangat dielu-elukan dan sangat diharapkan oleh warganya sebagai Gubernur —dikarenakan jejak digitalnya masih ada tentang prinsip moral memegang teguh kesetaraan, kesejahteraan dan keadilan bagi warganya—saat itu di awal Anies menjabat 2017 sudah menentang proyek reklamasi PIK I di pantai utara dan pulau Seribu, bukan? Sebenarnya menjegal dan menyingkirkan Anies di Jakarta. Itu sama halnya menentang rakyat warga seluruh Indonesia. Tidak saja terhadap suku asli Betawi —karena Jakarta itu miniatur Indonesia— publik perantauan dan yang tengah mengadu nasib mempertaruhkan hidupnya dari mana pun di seluruh Indonesia itu akan merasakan kepiluannya, perlakuan intimidatifnya dan tindak penjegalannya —membuat publik warga indonesia itu geram dan kesal rasanya ingin berontak melakukan perlawanan. Dan melalui jalan damai, mudah dan sederhana bagi rakyat di Jakarta —-jika KPU dan Bawaslu tak main pat gulipat lagi—-melakukan empati, simpati dan partisipasinya lewat kotak kosong. Sedangkan, bagi oligarki kotak kosong itu sesungguhnya merupakan kutukan. Jikalau pada akhirnya kotak kosong mengalahkannya sebagai suatu keniscayaan dan kesunyataan, maka kotak kosong itu akan berbalik mempermalukan, melecehkan dan menghinakannya ke-12 anggota partai oligarki itu di seluruh pelosok Indonesia. Maka, karma dari kutukan itu, kelak bagi rakyat seluruhnya akan sadar dan bertindak dalam gerakan luas merebak dan besar meraksasa menuju puncak perlawanannya, People Power. Apalagi, Prabowo sebagai Presiden sebagai pengganti itu hanya sebagai The False Reconsilliator King berkepuraan tipu-tipu itu terbuktikan dan membuktikan bahwa dirinya itu hanya boneka Jokowi. Karma The Ghost Fleet itu akan menjelma menjadi kenyataan takkan terelakkan. Indonesia bubar! Wallahu a’lam Bishawab.[] Mustikasari-Bekasi, 20 Agustus 2024 Dairy Sudarman, Pemerhati Politik dan Kebangsaan

SHARE:

Artikel Terkait

Politik Air Keruh

Jokowi Memang Kurang Ajar

Cara Mudah Belanda dan Oligarki Merobohkan Benteng Pertahanan di Ibu Pertiwi

Merdeka Atau Mati! Hari-Hari Terakhir Perjuangan Bangsa dari Penjajahan Oligarki