Kritik Tema HPN, Fadli Zon: Pers Harus Layani Kepentingan Publik bukan Penguasa
Jakarta (SI Online) – Anggota Komisi I DPR Fadli Zon berharap, pers nasional ke depannya akan terus memantapkan khittahnya sebagai penjaga demokrasi dan menjauhi fungsi sebagai penyambung lidah kekuasaan.
“Pers memang seharusnya melayani kepentingan publik, bukan melayani kepentingan penguasa,” ungkap Fadli dalam keterangan tertulisnya, Ahad (9/2/2020).
Pernyataan Fadli ini terkait dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020, Ahad 9 Februari 2020.
Fadli mengkritik tema HPN 2020 yang acara puncaknya digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yakni, “Pers Menggelorakan Kalsel sebagai Gerbang Ibu Kota Negara”.
“Terus terang saya sebenarnya agak kurang sreg dengan tema tersebut. Sebab, tema tersebut mengesankan pers nasional merupakan jurubicara Pemerintah,” kata Fadli.
Menurut Fadli, khittah pers seharusnya adalah “watchdog”, alias anjing penjaga, bagi Pemerintah. Mereka harusnya bekerja mengawasi kerja Pemerintah dan menggonggong jika ada sesuatu yang dianggap tidak beres.
Fadli mengingatkan, dalam teori-teori demokrasi, pers sering disebut sebagai “fourth estate”, alias pilar keempat, sesudah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Artinya, pers punya posisi penting dalam ekosistem demokrasi.
Kehadiran pers, kata Ketua BKSAP DPR itu, ikut menjaga sekaligus menjadi penanda bagaimana kualitas sebuah demokrasi. Jika pers bisa menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol, atau sebagai “watchdog” yang senantiasa kritis, bisa dipastikan kehidupan demokrasi berjalan sehat.
“Sebaliknya, jika pers hanya bisa jadi advertorial, atau brosurnya kekuasaan, pasti ada sesuatu yang keliru,” ungkap mantan wartawan itu.
Mengenai isu pindah ibu kota negara, lanjut Fadli, harusnya pers nasional memberikan pandangan kritis, atau “second opinion” bagi masyarakat. Bukan sekadar mengamplifikasi pernyataan atau kepentingan para pejabat negara.
“Itu sebabnya pers diberi kebebasan dan berhak mendapatkan kebebasan, agar bisa memberikan informasi yang komprehensif untuk kepentingan publik,” kata Fadli.
Red: shodiq ramadhan
