Layanan Kesehatan dalam Peradaban Islam
Pemerintah akan memperkenalkan program baru jaminan kesehatan. Kelas-kelas rawat inap di BPJS Kesehatan ini akan dihapuskan pada tahun 2022 mendatang. Rencana ini awalnya akan dilaksanakan pada awal 2021 lalu. (Baca: kompas.com)
Nantinya tidak ada lagi kelas 1, 2 dan 3 untuk peserta. Ke depan akan dilebur menjadi satu dan hanya akan ada satu kelas yakni kelas standar.
Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Muttaqien menuturkan, rencana pemberlakuakn satu kelas rawat inap tersebut untuk menerapkan kembali prinsip ekuitas sesuai dengan amanah Undang-Undang. Pihaknya saat ini bersama kementerian terkait masih merumuskan kelas rawat inap ‘tunggal’ tersebut. (Baca: Merdeka.com)
Rencana penghapusan kelas untuk layanan rawat inap BPJS disuarakan demi mewujudkan ekuitas atau kesamaan antara peserta berbayar dan PBI. Namun faktanya ini menciptakan ketidakadilan bagi mereka yg membayar karena harus mengikuti kelas PBI.
Kebijakan ini menjadi tanda tanya, apakah ini untuk kebaikan bersama (rakyat), ataukah demi keuntungan pihak tertentu?
Adapun penerapan rawat inap kelas standar akan berdampak pada besaran iuran dan tarif INA-CBGS. Besaran iuran dan tarif INA-CBGS akan dihitung ulang menyesuaikan dengan dua jenis kelas standar.
“Saya berharap besaran iuran yang akan ditetapkan bisa terjangkau oleh peserta mandiri, sehingga bisa menurunkan jumlah peserta yang non-aktif (yang menunggak iuran),” ucap Koordinator Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, seperti dilansir merdeka.com.
Kebijakan yang lahir dari sistem kapitalisme menjadikan untung dan rugi menjadi sebuah landasan aturan yang diterapkan. Tentunya tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Dengan kata lain sistem ini mengatasi masalah dengan menimbulkan masalah baru.
Kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi masyarakat. Tapi di ranah ini kita masih dihadapkan pada biaya obat dan pelayanan yang mahal. Bahkan tak jarang kasus kematian yang terjadi di negeri ini karena lambatnya pelayan kesehatan yang disebabkan faktor keuangan pasien ataupun keluarga pasien. Disinilah kita harusnya berfikir, adakah kemanusiaan dalam sistem Kapitalis ini.
Berbeda dengan sistem Kapitalis, sistem Islam memandang penyediaan kesehatan kepada warga negaranya dari perspektif manusia dan bukan aspek ekonomi. Dalam hal ini imam bertanggung jawab untuk mengelola urusan-urusan rakyat terutama kebutuhan dasarnya. Salah satu kebutuhan dasar rakyat adalah ketersediaan layanan kesehatan.
