Masalah OPM Tak Kunjung Tuntas, Anggota DPR Duga Pejabat Daerah Turut Bermain
Jakarta (SI Online) – Salah satu penyebab tidak tuntasnya penanganan Kelompok Separatis Teroris OPM di Papua adalah akibat masih adanya pejabat setempat yang “bermain” untuk kepentingan pribadi ketimbang kepentingan negara.
Akibat permainan para pejabat itu, penyelesaian persoalan keamaman di Papua tidak pernah tuntas. Sehingga kasus kejahatan selalu terulang hingga kini. Bahkan, pemerintah telah menyebut gerakan mereka sebagai aksi terorisme.
“Situasi keamanan terus seperti ini, karena diduga pejabat pejabat daerah di Papua masih turut bermain di sana. Siapa dan apa jabatannya, itulah yang harus dilakukan oleh aparat keamanan untuk membukanya,” ujar Anggota DPR Dave Laksono pada diskusi bertajuk “Jalan Terjal Pemberantasan KKB di Papua” di Gedung DPR, Kamis (23/9/2021), seperti dilansir bisnis.com.
Anggota Komisi I DPR itu mensinyalir banyak pejabat di pemerintahan daerah tingkat I dan tingkat II membiayai gerakan teroris tersebut. Mereka diduga memberikan senjata, uang, bahkan mencari pelatih-pelatih buat para personelnya untuk penyerangan dan perusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
“Mereka juga menjadi bagian dari permasalahan, bukan bagian dari solusi. Karena itulah pentingnya keberadaan personel TNI/Polri maupun Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memantau hal tersebut,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Selain itu, kata putra politisi Agung Laksono ini, ada juga indikasi manuver dari Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam Undang-undang Otsus.
Dave mengatakan, mereka berkepentingan mengubah UU Otsus untuk memberikan keleluasaan lebih besar kepada MRP untuk mengelola dana tersebut dan juga meminimkan peran pemerintah pusat.
Red: a.syakira
Sumber: bisnis.com
