Menko Yusril Bantah Ada Pembicaraan Diam-Diam RI-Israel untuk ‘Normalisasi’ Hubungan
Jakarta (SI Online) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membantah adanya kabar bila Indonesia terlibat perundingan rahasia dengan Israel dalam rangka “menormalisasi” hubungan dengan Tel Aviv.
Bantahan disampaikan Yusril merespon pemberitaan media Israel, Ynet, yang menyebut perundingan itu berlangsung pada 2024 lalu.
Baca juga: Presiden Prabowo: Jika Israel Akui Negara Palestina, Indonesia Siap Buka Hubungan Diplomatik
Dalam laporannya, perundingan itu disebut sebagai balas budi kepada Israel terkait pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). “Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (29/05), seperti dilansir CNNIndonesia.
Malahan Yusril mengritik penggunaan istilah ‘normalisasi’ oleh media Israel yang menurutnya tidak tepat. Sebab Indonesia tidak pernah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sejak awal.
Namun, mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengakui bila Israel memang pernah menyampaikan dukungan terhadap pencalonan Indonesia di OECD dengan syarat dibukanya hubungan diplomatik. Akan tetapi, ia menyebut permintaan itu telah ditolak oleh pemerintah.
Yusril menambahkan, dalam keanggotaan organisasi internasional, termasuk PBB, tidak pernah disyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya.
“Saya sendiri hadir dalam Sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala. Tidak ada isu seperti yang diberitakan media Israel tersebut dibahas dalam sidang tersebut,” jelasnya.
Oleh karena itu, Yusril menegaskan pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD tidak bergantung pada sikap atau dukungan Israel.
Di sisi lain, ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga tetap konsisten mendukung penuh kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina sebagai solusi atas konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
“Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Atas dasar pengakuan tersebut, barulah Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” pungkasnya.
Dalam laporan terbarunya, Ynet membahas pernyataan terbaru Presiden Prabowo yang membuka peluang bagi Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
