MER-C Berharap Pemerintah Bisa Lebih Berperan untuk Palestina
Pada kesempatan diskusi ini Sarbini juga menjelaskan mengenai fase-fase pembelaan terhadap Palestina. Fase pertama adalah bantuan kemanusiaan dimana pada fase ini menurutnya semua senang dan bahagia melakukannya dan inilah yang saat ini sedang kita lakukan.
Namun Sarbini berharap hendaknya kita tidak berlama-lama pada fase bantuan kemanusiaan saja. Fase bantuan kemanusiaan tetap dilakukan, namun fase berikutnya yaitu fase perlawanan harus segera dimulai meskipun akan ada pihak yang senang dan tidak senang.
Untuk itu, Sarbini mengajak semua NGO peduli Palestina untuk memulai fase ini salah satunya dengan bersama-sama memboikot produk-produk Israel, seperti Gerakan BDS (Boycott, Divestment and Sanction).
Dalam rangka menggalang dukungan untuk kemerdekaan Palestina, sebagai NGO yang berfokus kepada kemanusiaan dan perdamaian, MER-C juga tengah melakukan “Silaturahmi Kemanusiaan untuk Kemerdekaan Palestina”.
“Silaturahmi dilakukan dengan berbagai agama seperti Katolik, Protestan, Orthodok, Hindu, Budhha dan tokoh-tokoh yang selama ini tidak pernah berbicara tentang Palestina, kita ajak untuk ikut peduli pada masalah Palestina karena masalah Palestina bukan hanya masalah umat Islam namun semua elemen anak bangsa.” jelasnya.
Sarbini juga mengapresiasi rencana GKSB DPR RI yang akan melakukan kunjungan ke Jalur Gaza dan pada bulan Mei 2022 mendatang. Rencana ini menurutnya merupakan langkah strategis karena Jalur Gaza merupakan basis Hamas, kemudian Tepi Barat merupakan basis Fatah. “Jika DPR bisa memainkan dua peran ini, maka Indonesia akan menjadi fasilitator dan juru damai bagi Palestina,” ungkap Sarbini.
Pernyataan MER-C diamini oleh Ketua GKSB, Syahrul Aidi Ma’azat. “Ini adalah isu sentral yang menjadi perhatian dan harapan bersama. Kita mencoba memainkan peran politik diplomasi parlemen, menjadi penengah di antara faksi-faksi di Palestina. Indonesia yang terdiri berbagai suku bangsa, agama, pulau bisa bersatu, maka ini menjadi alasan kuat bagi Indonesia bisa menjadi pemersatu bagi rakyat Palestina,” tegasnya.
Perwakilan BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen) DPR RI, Darul Siska juga sepakat agar parlemen bahu membahu dengan pemerintah mendorong potensi yang ada di Palestina antara Fatah dan Hamas agar bisa bersatu.
“Ini kerja yang tidak mudah, namun ini adalah salah satu prasyarat untuk kita bisa lebih optimal membantu Palestina mewujudkan kemerdekaannya,” ungkapnya.
Perwakilan Kemenlu RI yang turut hadir dalam acara tersebut, Bagus Hendraning Kobarsyih selaku Direktur Timur Tengah Kemenlu RI turut menegaskan posisi Indonesia dalam masalah Palestina – Israel.
