Moeldoko Akan Ambil Alih PD, Rocky: Masa Jenderal Kudeta Mayor?
Jakarta (SI Online) – Ahli filsafat sekaligus pengamat sosial politik, Rocky Gerung, menilai rencana kudeta terhadap Partai Demokrat yang diduga akan dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko harus diselesaikan dengan keterbukaan.
Rocky berharap Moeldoko dapat menjelaskan secara transparan kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi, termasuk pertemuan dengan sejumlah kader Demokrat yang disebut terjadi di sebuah tempat di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
“Soal beginian itu pasti terbuka karena ini konfrontasi politik yang memerlukan keterbukaan. Kalau nggak,nanti kasihan Pak Jokowi nanti diombang-ambingkan antara percaya apa tidak percaya dan kejujuran Pak Moeldoko justru dituntut,” kata Rocky dalam dialognya dengan Hersubeno Arief yang disiarkan melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official berjudul “MAU KUDETA DEMOKRAT, MOELDOKO MALAH KENA OTT!”, dikutip Rabu, 3 Februari 2021.
Sebagai seorang jenderal, kata Rocky, Moeldoko semestinya bisa memberikan contoh dan teladan yang baik. Terlebih yang dilawan adalah AHY, yang merupakan seorang eks prajurit berpangkat mayor yang juga junior Moeldoko di militer.
“Kan Moeldoko itu senior Jenderal, AHY itu Mayor. Masa Jenderal mau mengkudeta Mayor. Kan mestinya menuntun Mayor menuntun akhir supaya sebagai senior watak keprajuritan itu ditegakkan tetapi justru Kemarin saya baca AHY mengajarkan Moeldoko tentang etik keprajuritan itu,” ujarnya
Bahkan, dalam peristiwa ini Rocky menilai AHY telah mengingatkan Moeldoko terkait nilai keprajuritan.
“Jadi AHY dapat poin dan memang itu benar bahwa setiap prajurit apapun pangkatnya tunduk seumur hidup pada prinsip integritas. Karena itu yang diajarkan bertahun-tahun dalam kelas-kelas Akademi Militer,” ujarnya.
Rocky melihat Moeldoko telah terlalu lama bermain Politik sehingga lupa nilai dan prinsip seorang Prajurit.
“Mungkin pak Moeldoko terlalu lama main politik sehingga dia lupa tentang nilai-nilai keprajuritan,” ujarnya.
Sebelum Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara resmi mengumumkan adanya rencana pengambilalihan partainya pada Senin, 1 Februari 2021, Ketua Majelis Tinggi PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlebih dahulu mengirimkan “sinyal” politik melalui akun twitternya, @SBYudhoyon, pada 31 Januari 2021.
“Bagi siapapun yang memegang kekuasaan politik, pada tingkat apapun, banyak cara berpolitik yang lebih bermoral & lebih beradab. Ada 3 golongan manusia, yaitu “the good”, “the bad” & “the ugly”. Kalau tidak bisa menjadi “the good” janganlah menjadi “the ugly”. SBY
Senada dengan itu, Waketum PD, Benny K Harman, pada 1 Februari juga mengingatkan tentang politik menghalalkan segala cara ala Machiavelli.
“Dalam politik, menurut Machiavelli, tidak ada tempat untuk bicara Moral. Hanya ada satu yg penting katanya, yaitu bagaimana meraih kekuasaan, mempertahankan, dan memperluasnya dengan membenarkan segala cara. Negara Pancasila menolak Machiavellisme dalam politiknya. Rakyat Monitor!.”
red: a.syakira/dbs
