Moeldoko Kembali Berulah, Pencapresan Anies Terancam Gagal
Senin siang, 3 April 2023, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar jumpa pers yang sangat urgen. Moeldoko, Kepala Staf Presiden (KSP), kembali beraksi untuk merebut Partai Demokrat (PD).
Kali ini Moeldoko mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan kasasi MA pada November 2021 yang menyatakan kepengurusan AHY sebagai kepengurusan yang sah untuk PD.
Pihak Moeldoko mengatakan ada “novum” (bukti baru). Namun, AHY menegaskan empat bukti baru yang diajukan untuk PK ini sudah pernah dimunculkan dalam rangkaian persidangan yang lalu.
Langkah hukum Moeldoko ini dapat dipastikan sebaga bagian dari upaya untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan. Sekiranya MA memenangkan PK ini, maka PD akan diambil alih dari AHY. Itu artinya Kaoalisi Perubahan yang mendukung Anies otomatis akan kehilangan Demokrat.
Bakalan gagallah Anies. Walaupun masih ada kemungkinan mengajak salah satu parpol lain untuk menggantikan PD agar “presidential threshold” (PT) 20% kembali terpenuhi.
Itulah yang sedang terjadi. Kekuatan oligarki dan Presiden Jokowi masih terus berupaya merintangi Anies.
Oligarki dan Presiden Jokowi? Betul sekali! Keinginan kedua pihak inilah yang sedang dilakukan lewat tangan Moeldoko.
AHY bertekad akan melawan. Dia didukung sepenuhnya oleh kader Demokrat di seluruh Indonesia. Boleh dikatakan, AHY tadi siang menabuh gendang perang melawan Moeldoko.
Lalu bagaimana yang lain-lainnya? Massa pendukung Anies wajib mendukung perlawaan AHY terhadap Moeldoko. Jangan biarkan AHY dan kader Demokrat saja yang melancarkan perlawanan. Sebab, upaya PK Moeldoko jelas ingin menjegal Anies.
Massa pro-demokrasi harus ikut turun ke jalan melancarkan protes. Begitu juga ratusan kelompok relawan Anies harus ikut menentang. Perlu dilakukan unjuk rasa ke kantor Moeldoko dan ke komplek MA.
Ancaman pengambilalihan PD bukan soal pencapresan Anies saja. Melainkan juga soal ancaman terhadap demokrasi. Sekaligus ancaman terhadap masa depan bangsa dan negara.