MUI Nonaktifkan Ustaz Doktor Zain An-Najah dari Anggota Komisi Fatwa

Jakarta (SI Online) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakui bahwa Ustaz Dr. Ahmad Zain An-Najah, yang pada Selasa (16/11) pagi ditangkap Densus 88 Anti Teror dengan tuduhan terlibat dalam gerakan Jamaah Islamiyah adalah Anggota Komisi Fatwa MUI. Pengakuan itu disampaikan Ketua Umum KH Miftachul Akhyar dan Sekjen Amirsyah Tambunan melalui Bayan MUI, Rabu, 17 November 2021. "Yang bersangkutan adalah Anggota Komisi Fatwa MUI yang merupakan perangkat organisasi di MUI yang fungsinya membantu Dewan Pimpinan MUI," ungkapnya. Baca juga: Ustaz Farid Okbah dan Ustaz Zain An-Najah Ditangkap Polisi Usai Shalat Subuh Namun demikian, terkait dugaan keterlibatan personal Ustaz Ahmad Zain dalam jaringan terorisme, MUI menyebut hal itu merupakan urusan pribadinya dan tidak ada sangkut pautnya dengan MUI. Karena itu, MUI menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum dan meminta agar aparat bekerja secara profesional dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan dipenuhi hak-hak yang bersangkutan untuk mendapatkan perlakuan hukum yang baik dan adil. "MUI berkomitmen dalam mendukung penegakan hukum terhadap ancaman tindak kekerasan terorisme, sesuai dengan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2004 tentang Terorisme," lanjut MUI dalam bayannya. Baca juga: Wantim MUI: Densus 88 Gagah Berani Hadapi Aktivis Muslim, Kooperatif dan Toleran Hadapi Pengacau NKRI Non-Muslim Lebih lanjut, MUI mengimbau masyarakat untuk menahan diri agar tidak terprovokasi dari kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan tertentu. Kemudian MUI juga mendorong semua elemen bangsa agar mendahulukan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan keutuhan dan kedamaian bangsa dan negara. Terkait posisi Ustaz Ahmad Zain dalam keanggotaan Komisi Fatwa MUI, pimpinan MUI menyatakan telah menonaktifkan yang bersangkutan hingga ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. "MUI menonaktifkan yang bersangkutan sebagai pengurus di MUI sampai ada kejelasan berupa keputusan yang berkekuatan hukum tetap," pungkasnya. red: farah abdillah

SHARE:

Artikel Terkait

BKsPPI Hadiri Rapat Wantim MUI, Bahas Isu Strategis dan Global

RS Islam Bogor Raih Akreditasi sebagai RS Syariah Pertama di Bogor

MUI Harus Tegas, RUU Larangan Minol Harus Segera Disahkan

Ketua MUI: Hentikan Impor Produk Israel