MyPertamina, BBM Harusnya Murah dan Mudah

Terlepas dari niat dan tujuan baik dari pemerintah, kenyatannya kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar dengan menggunakan aplikasi atau website MyPertamina menyulitkan masyarakat. Berbagai kendala seperti sarana HP yang memadai dan juga jaringan ditemui di lapangan. Alih-alih memudahkan tetapi malah sebaliknya, bahkan sebagian masyarakat memandang kebijakan ini terkesan ajang bisnis atau meraih keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Disisi lain pengamat menilai pengetatan penjualan pertalite dengan mewajibkan pendaftaran lewat aplikasi merupakan cara Pertamina mendorong konsumen beralih ke pertamax. Seperti dilansir CNNIndonesia, Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) mengeklaim terus berupaya untuk memastikan subsidi energi terutama bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan solar tepat sasaran. Tepat sasaran artinya penikmat subsidi BBM ini memang rakyat yang tidak mampu. Sebab, pada kenyataannya banyak masyarakat kelas menengah bahkan atas ikut mengkonsumsi BBM subsidi. Rumitnya mendapatkan BBM bersubsidi menegaskan bahwa pemerintah tidak sepenuh hati melayani masyarakat. Birokrasi kapitalistik masih tergambar jelas di mata masyarakat Indonesia. Sadar atau tidak sistem ekonomi kapitalisme mewarnai setiap aspek, tak terkecuali pelayanan publik. Kebutuhan pokok yang seharusnya murah dan mudah menjadi mahal dan sulit. Semua ujung-ujungnya juga duit, karena aplikasi yang ditawarkan penguasa adalah aplikasi berbayar. Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam, Islam memandang penguasa bertugas melakukan pengurusan (ri'ayah) seluruh urusan rakyat. Artinya, penguasa dengan segala kewenangan yang ada padanya harus berusaha sekuat tenaga untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Karena semua itu adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Abdullah bin Umar pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda: Imam (penguasa) adalah pelayan rakyat; dia bertanggungjawab atas rakyat yang dilayaninya. (HR al-Bukhari). Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin tercapainya semua kebutuhan pokok setiap individu masyarakat secara keseluruhan. Selain itu juga jaminan yang memungkinkan bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka. Adapun yang dilakukan negara adalah: Pertama, jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan keluarganya, maka kewajiban itu beralih kepada kerabat yang terdekat. Jika tidak mencukupi, diambilkan dari harta zakat. Jika belum mencukupi, kewajiban beralih ke negara yang diambilkan dari Baitul Mal. Dalam hal ini negara bisa memberikan harta secara langsung ataupun dengan memberikan pekerjaan. Kedua, untuk menggapai kebutuhan pelangkap sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing dalam batas ketentuan syariat. Hal ini dilakukan dengan menyediakan lapangan kerja dengan segala kemudahan. Dalam hal ini bisa bentuk bantuan usaha berupa modal maupun keahlian. Ketiga, negara juga memberikan kemudahan agar setiap orang untuk memiliki harta sesuai dengan ketentuan syariat. Misalnya, memberikan kemudahan kepada rakyat untuk menghidupkan tanah mati untuk memilikinya. Keempat, mewujudkan keseimbangan ekonomi dan distribusi kekayaan dan peniadaan penimbunan barang. Dalam hal ini negara berperan secara langsung memperlancar supply(penawaran) dan demand(permintaan) pasar. Dengan pengaturan terperinci diatas yang berdasarkan syariat Islam, maka tentunya kebutuhan pokok masyarakat dapat dipenuhi dengan baik. Tidak dapat dibayangkan betapa beratnya kehidupan masyarakat jika untuk mendapat kebutuhan pokok saja mereka sudah mengalami kesulitan. Sebaiknya pemerintah meninjau kembali kebijakan ini demi kenyamanan dan kesejahteraan penduduk negeri ini. Wallahu a'lam bi ash-shawab. Diana Nofalia, Aktivis Muslimah.

SHARE:

Artikel Terkait

Temui Nelayan Lamongan, Ini Janji Anies Terkait BBM Solar

Malaysia Naikkan Harga BBM, Tapi RON97 pun Masih Lebih Murah dari Pertamax di Indonesia

Kilang Meledak Lagi, Politisi PKS: Harusnya Komut dan Dirut Pertamina Mundur

Depo Plumpang Terbakar, Ahok Komut dan Dirut Pertamina Layak Dicopot