Narasi Basi Pidato Jokowi
Feri memandang, periode kedua Jokowi mestinya harus mengedepankan visi hukum atau negara hukum, jika ingin tetap berpanutan pada ekonomi bisa digunakan terminologi yang dekat dengan hukum, yaitu negara kesejahteraan.
“Karena Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang berlandaskan hukum. Tapi dapat dirasakan bahwa Jokowi abai terhadap gagasan negara hukum,” kritik Feri.
Tantangan Ekonomi
Soal pertumbuhan ekonomi, sejatinya pemerintahan Jokowi-JK gagal membawa negara ini sesuai janji kampanye mereka. Yakni pertumbuhan ekonomi hingga tujuh persen.
“Kegagalannya cuma satu saja. Belum bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai tujuh persen itu saja,” ungkap Direktur Eksekutif Apindo, Danang Girindrawardana.
Danang mengakui, kondisi internasional memang mempengaruhi, namun 70-80% masalah tidak tercapainya target itu disebabkan oleh faktor domestik. Sebab jika berkaca pada negara-negara lain, mereka masih tumbuh meskipun hanya kecil.
Untuk periode kedua ini, menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core Indonesia), Piter Abdullah, salah satu tantangan dan pekerjaan besar pemerintahan Jokowi adalah menggenjot laju pertumbuhan ekonomi.
“Tantangan yang pertama dan utama adalah memacu pertumbuhan ekonomi selama lima tahun ke depan rata-rata tujuh sampai delapan persen,” kata Piter, Ahad (20/10), seperti dikutip Merdeka.com.
Menurut Piter pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen saat ini tidak akan cukup dan justru malah membawa negara ini ke persoalan besar. Mulai dari persoalan pengangguran, meningkatnya kemiskinan, hingga melebarnya jurang ketimpangan.
Ala kulli hal, kembali ke soal pidato perdana Jokowi. Jika pidato pada Juli lalu saja disebut para pengamat sebagai dengan istilah narasi usang, maka sangat tidak berlebihan jika pidato perdana Jokowi sebagai presiden periode kedua disebut narasi basi. Sebab hanya mengulang saja. Wallahu a’lam. [MSR]
